LOMBOKEDITOR.COM — Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, tidak layak diberikan gelar Pahlawan Nasional.
Menurut Ray, selama masa pemerintahan Soeharto justru terjadi berbagai praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Tap MPR yang terbit pasca-Reformasi 1998.
“Apakah maksudnya berdamai dengan sejarah itu menjadikan seseorang yang disebut di dalam TAP MPR karena dugaan KKN sebagai pahlawan? Menjadikan seseorang yang pada masa kekuasaannya banyak terjadi pelanggaran HAM sebagai pahlawan?” kata Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivis 98 itu menegaskan bahwa pada masa pemerintahan Soeharto, demokrasi di Indonesia diberangus selama puluhan tahun di bawah rezim otoritarian.
“Di masanya, demokrasi diberangus. Apakah hal ini yang disebut berdamai dengan sejarah? Jika begitu, tentu banyak orang yang tidak ingin berdamai dengan sejarah,” ujarnya.
Ray menilai, berdamai dengan sejarah bukan berarti melupakan atau memaafkan berbagai pelanggaran yang terjadi di masa lalu, terutama yang menyangkut pelanggaran HAM dan praktik KKN yang terjadi secara sistematis.
“Pertanyaannya, apakah berdamai dengan sejarah itu harus memaafkan berbagai mantan pejabat yang disebut melakukan pelanggaran HAM, menyuburkan KKN, dan menghancurkan demokrasi, bahkan mengangkatnya menjadi pahlawan?” lanjutnya.
Ia menambahkan, jika nantinya pemerintah benar-benar memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, maka hal itu menunjukkan bahwa negara menganggap kepemimpinan Soeharto sebagai teladan bagi pejabat publik.
“Jika iya begitu, biarlah mereka melakukannya. Karena mungkin mereka ingin menjadikan seseorang seperti itu sebagai teladan bagi kehidupan mereka,” katanya.
Ray menegaskan, berbagai kasus pelanggaran HAM, pemberangusan demokrasi, dan praktik KKN yang terjadi selama Orde Baru sudah cukup menjadi alasan bahwa Soeharto tidak layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
“Seseorang yang pernah disebut menyuburkan KKN, di eranya terjadi pelanggaran HAM yang masif dan demokrasi yang diberangus — mungkin bagi mereka, pejabat yang seperti inilah yang layak untuk diteladani,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, juga menolak keras usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ribka mempertanyakan dasar dan alasan di balik wacana tersebut, mengingat Soeharto berkuasa selama 32 tahun dengan catatan sejarah yang sarat kontroversi.
Sementara itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, justru mendukung rencana pemberian gelar tersebut. Ia menilai bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto secara utuh, bukan hanya dari sisi kontroversinya.
“Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus,” ujar Bestari dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).
Menurut Bestari, Soeharto telah membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Ia menilai penilaian subjektif terhadap Soeharto tidak sepatutnya memengaruhi keputusan pemerintah.
“Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang mengancam keutuhan bangsa,” ujarnya.***











































