LOMBOKEDITOR.COM— Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menyampaikan pandangannya mengenai persoalan ijazah SMA Gibran.
Dalam program ROSI yang tayang di KompasTV, Kamis (8/10/2026), Mahfud menyoroti pertimbangan MK yang, menurut penjelasannya, tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan setara SMA yang ditempuh Gibran di luar negeri.
“Memang tidak ada (ijazah), karena ketika MK mengatakan tidak menemukan itu, memang karena ijazah tidak ada, sehingga dicari penyetaraannya,” kata Mahfud.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mahfud, persoalan tersebut berkaitan dengan bukti penyetaraan pendidikan yang diajukan dalam perkara di MK. Ia menilai, ketika bukti penyetaraan tidak ditemukan, dokumen yang dapat membuktikan kesetaraan pendidikan dengan ijazah SMA juga belum terbukti dalam persidangan.
“Penyetaraan ini yang tidak benar menurut MK. Tidak ditemukan bukti penyetaraan berarti ijazahnya tidak ada. Karena itu adalah proses pembuktian pengadilan tentang ijazah atau yang setara. Ini kan tidak ada,” ujarnya.
Mahfud kemudian menyatakan bahwa MK menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga lain yang dinilai memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
“Jadi MK sudah benar bilang ijazah tidak ada, dan pasti tidak ada. Dicari sampai mati pun tidak akan ada ijazah,” ungkapnya.
Mahfud Bedakan Kesetaraan Kemampuan dan Ijazah
Mahfud juga menjelaskan pandangannya mengenai sertifikat yang dikaitkan dengan riwayat pendidikan Gibran. Ia menegaskan bahwa kesetaraan kemampuan atau keahlian tidak serta-merta sama dengan kesetaraan ijazah pendidikan formal.
“Itu tidak setara dengan ijazah, hanya setara dengan kemampuan kan katanya ya, apa istilahnya tuh di dalam itu kan ini mempunyai keahlian yang setara dengan ini, bukan setara dengan ijazah, dengan SMA,” jelas Mahfud.
Selain persoalan penyetaraan, Mahfud menyinggung dugaan ketidaksesuaian administratif dalam dokumen yang dibahas. Ia mencontohkan perbedaan keterangan bidang studi yang disebutkan dalam dokumen tersebut.
“Apalagi juga yang disampaikan itu ada cacat administratif, kalau dibilang dia belajar di bidang akuntansi tapi ditulisnya di bidang bisnis gitu ya, dan sebagainya dan itu juga masalah, sehingga disetarakan pun jadi susah gitu,” imbuhnya.
Pernyataan Mahfud tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Namun, pandangan yang disampaikannya dalam wawancara perlu dibedakan dari kesimpulan hukum resmi mengenai status pendidikan Gibran.
Penilaian terhadap persoalan tersebut perlu merujuk pada pertimbangan dan amar putusan MK secara utuh serta penjelasan dari lembaga yang berwenang menangani dokumen pendidikan dan penyetaraannya.***











































