LOMBOKEDITOR.COM – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT-Jakarta 2028.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengatakan anggaran Rp1 triliun tersebut khusus untuk kebutuhan penyelenggaraan PON. Sementara itu, kebutuhan renovasi venue dan pembangunan fasilitas olahraga masih memerlukan tambahan anggaran.
Suwarno meminta pemerintah daerah mempertimbangkan jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan agar kebutuhan biaya dapat dikendalikan. Menurutnya, semakin banyak cabor yang diselenggarakan, semakin besar pula anggaran yang harus disiapkan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena satu cabor ada angkanya. Makanya ayo ditata. Ya mudah-mudahan bisa lebih kecil dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Kamis (29/10/2026).
Ia juga mengingatkan Pemprov NTB agar tidak menghabiskan anggaran untuk membangun banyak venue baru. Fasilitas olahraga yang sudah tersedia dinilai perlu dioptimalkan melalui renovasi, salah satunya GOR 17 Desember di Turida, Mataram.
“Rp1 triliun untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi ya tambah lagi. Dan tidak ada sharing antara pusat dan daerah. Sejauh ini memang anggaran dari APBD,” katanya.
Sejumlah Venue Perlu Dibenahi
Berdasarkan hasil peninjauan KONI Pusat di NTB, sejumlah fasilitas olahraga dinilai perlu diperbaiki. Beberapa venue dinyatakan memenuhi syarat dengan catatan, sehingga masih membutuhkan pembenahan sebelum digunakan dalam PON 2028.
Perbaikan tersebut antara lain mencakup ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping, ruang kesehatan, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Untuk ofisial juga. Jadi ruangan itu yang diperlukan dalam setiap venue ada spesifikasi masing-masing. Itu salah satu contoh yang harus dikerjakan,” kata Suwarno.
Selain fasilitas di dalam venue, Pemprov NTB juga diminta memperhatikan kebersihan dan kelayakan lokasi pertandingan, penataan lingkungan, akses masuk, hingga ketersediaan tempat parkir.
Kebutuhan penambahan fasilitas atau overlay juga harus disesuaikan dengan kekurangan masing-masing venue.
KONI Pusat juga menemukan sejumlah venue yang dinilai belum memenuhi persyaratan. Salah satunya fasilitas untuk cabang olahraga atletik.
Menurut Suwarno, venue atletik memiliki spesifikasi khusus, termasuk ruangan yang tidak boleh memiliki akses langsung ke lapangan serta kewajiban menyediakan lapangan cadangan untuk latihan atlet sebelum pertandingan.
“Lapangan cadangan bisa dibuat. Tapi lahan di sekitar situ tidak mencukupi sesuai dengan yang digunakan untuk cadangan. Cadangan itu biasanya digunakan untuk latihan sebelum bertanding,” jelasnya.
Selain keterbatasan lahan, lintasan atletik di NTB saat ini disebut hanya memiliki enam lintasan. Upaya memperlebar lintasan dinilai sulit karena kondisi lahan yang tersedia terbatas. Lokasi tersebut juga berdampingan dengan tempat pembuangan sampah (TPS).
“Sehingga (atletik, red) disarankan untuk tidak di sini. Tidak akan mengurangi nilai sebagai tuan rumah PON walaupun atletik tidak dipertandingkan di sini,” ucapnya.
Venue Hoki dan Golf Masih Dievaluasi
Persoalan fasilitas juga ditemukan pada cabang olahraga hoki. Cabor ini membutuhkan dua venue berbeda karena memiliki kategori hoki indoor dan outdoor.
Hingga kini, belum ada lokasi pasti untuk pembangunan venue tersebut, meskipun beberapa alternatif tempat telah dipertimbangkan. Salah satu lokasi yang diusulkan untuk hoki outdoor masih menghadapi persoalan lahan.
Selain itu, KONI Pusat mempertimbangkan aspek efisiensi penyelenggaraan dan pengiriman kontingen. Sebab, atlet hoki indoor dan outdoor relatif dapat bermain pada kedua kategori tersebut. Pemisahan lokasi pertandingan dikhawatirkan menambah beban kontingen, terutama dari provinsi yang memiliki keterbatasan anggaran.
“Juga kaitannya dengan efektivitas pengiriman kontingen dari KONI provinsi bagi yang mereka mempunyai keterbatasan anggaran. Sehingga tidak memungkinkan untuk dipisah ada indoor atau outdoor,” jelasnya.
Lapangan golf juga menjadi perhatian dalam evaluasi kesiapan venue. Menurut Suwarno, fasilitas golf membutuhkan pengelolaan dan pemeliharaan yang tidak sederhana, terlebih jika lapangan tersebut merupakan milik pihak swasta.
Kondisi lapangan, kelengkapan fasilitas pendukung, serta shelter atau tempat berteduh menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Penggunaan kendaraan golf atau golf cart maupun berjalan kaki dapat menjadi pilihan untuk mobilitas di lapangan. Namun, standar dan kondisi lapangan tetap menjadi pertimbangan utama.
“Ada juga yang dengan jalan kaki, itu standar golfnya boleh-boleh aja. Tapi yang paling penting adalah lapangannya seperti apa,” katanya.
Ia menyebut pihaknya masih menginginkan cabang olahraga golf tetap diselenggarakan di NTB selama fasilitas yang tersedia memenuhi standar.
“Tadi untuk provinsi masih bertahan, kami ingin untuk golf dipertahankan di sini. Sejauh itu bisa memenuhi standar, saya tidak ada masalah. Tapi begitu pada waktunya tidak memenuhi standar, maka harus saya pindah,” sambungnya.
Suwarno menegaskan, seluruh venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTB harus memenuhi persyaratan sebelum pelaksanaan PON 2028.
Apabila pemerintah daerah tetap ingin mempertahankan penyelenggaraan suatu cabang olahraga, seluruh kebutuhan fasilitasnya harus dipersiapkan. Jika tidak memenuhi standar hingga batas waktu yang ditentukan, cabang olahraga tersebut dapat dialihkan ke daerah lain yang telah memiliki fasilitas sesuai ketentuan***











































