LOMBOKEDITOR.COM– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengusulkan sebanyak 2.234 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Usulan tersebut merupakan tindak lanjut rencana pemerintah pusat yang menargetkan pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu mulai 1 Januari 2027.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, memastikan seluruh guru PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov NTB akan diusulkan kepada pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, proses pengusulan secara administratif dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sementara Dinas Dikpora bertugas melakukan pendataan dan mendorong percepatan proses tersebut.
“Pemerintah daerah, BKD yang mengusulkan. Tapi kita di Dikpora juga mendorong mengusulkannya di kementerian. Data itu nanti dikirim ke BKN,” ujar Syamsul.
Sebagai bagian dari upaya memperjuangkan pengangkatan tersebut, Syamsul dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada Senin (23/11/2026) untuk bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
Salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
“Senin kita harus ke Jakarta bicarakan ini. Tidak ada kita tidur-tidur,” tegasnya.
Terkait pembiayaan gaji setelah pengangkatan, Syamsul mengaku belum memperoleh kepastian resmi. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), pembiayaan gaji guru PPPK Penuh Waktu direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Katanya dari media sudah disiapkan gaji sejak awal 2027. Nah, kalau pasti tidaknya itu nanti Menteri saja ditanya, karena surat pastinya belum ada,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menyampaikan rencana pengangkatan sebanyak 242.482 guru PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu secara nasional mulai 1 Januari 2027.
Pengangkatan tersebut direncanakan tanpa melalui seleksi ulang. Namun, pemerintah masih melakukan pemetaan penempatan guru melalui proses verifikasi dan validasi (verval) data di masing-masing daerah.
Pemetaan tersebut bertujuan memastikan jumlah guru yang aktif mengajar sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan tenaga pendidik di setiap wilayah.
Dengan adanya usulan 2.234 guru tersebut, Pemprov NTB berharap proses pengangkatan dapat segera memperoleh kejelasan dari pemerintah pusat, termasuk kepastian status kepegawaian dan pembiayaan gaji mulai 2027.***











































