LOMBOKEDITOR.COM – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan menerima keputusan penghapusan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) senilai Rp120 miliar dalam penganggaran tahun 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait evaluasi tata kelola keuangan daerah.
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut. Menurutnya, keputusan itu merupakan hasil kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, DPRD NTB menerima kemungkinan penghapusan anggaran Pokir tersebut berdampak terhadap peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran.
“Saya kira kita sudah menerima sesuai dengan apa yang kami sampaikan berulang kali, DPRD mengikuti arahan KPK,” ujar Baiq Isvie kepada wartawan di Mataram, Kamis (29/10/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut memastikan kebijakan penghapusan anggaran Pokir tidak lagi menjadi persoalan di internal DPRD NTB. Ia juga membantah adanya penolakan dari anggota dewan terhadap keputusan penguncian anggaran tersebut.
“Saya kira tidak ada (yang menolak), semua anggota menerima kebijakan ini,” tegasnya.
Meski demikian, penghapusan anggaran Pokir Rp120 miliar menyisakan persoalan mengenai keberlanjutan aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses.
Aspirasi tersebut biasanya dituangkan dalam dokumen Pokir untuk kemudian diperjuangkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Namun, ketika ditanya mengenai nasib usulan masyarakat setelah anggaran Pokir dihapus, Baiq Isvie mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan maupun solusi terhadap program-program tersebut.
“Yang penting kita ikuti arahan KPK saja dulu,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair menjelaskan bahwa penghapusan anggaran Pokir berawal dari hasil evaluasi KPK terhadap tata kelola penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Inspektorat Provinsi NTB dengan melakukan peninjauan terhadap sejumlah kegiatan Pokir yang dinilai belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paket-paket kegiatan yang belum memenuhi kriteria tidak dapat dilanjutkan sehingga anggarannya dikunci dan tidak bisa direalisasikan hingga menjelang akhir tahun anggaran.
“Memang itu konsekuensi dari evaluasi KPK kemarin. Inspektorat NTB diminta untuk segera menindaklanjuti. Berdasarkan hasil evaluasi mendalam tersebut, dana pokir akhirnya dikunci,” terang Abul Chair.
Ia menjelaskan, setiap penganggaran Pokir harus memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov NTB bersama DPRD sepakat melakukan penyesuaian terhadap paket kegiatan yang belum memenuhi ketentuan.
Abul Chair juga memastikan penguncian anggaran Pokir tersebut tidak mengganggu tahapan pembahasan APBD NTB Tahun Anggaran 2027.
Namun, peluang merealisasikan anggaran Pokir yang telah dikunci pada tahun anggaran 2026 dinilai sangat kecil. Hal itu karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas dan diperkirakan hanya tersisa sekitar dua bulan waktu efektif.
“Kalau untuk tahun 2026, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran tinggal sekitar dua bulan,” pungkasnya.
Dengan keputusan tersebut, anggaran Pokir senilai Rp120 miliar tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Sementara itu, mekanisme penanganan aspirasi masyarakat yang sebelumnya diusulkan melalui Pokir DPRD masih belum dijelaskan lebih lanjut oleh pihak legislatif maupun eksekutif.***











































