DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda,

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda,

LOMBOKEDITOR.COM – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan menerima keputusan penghapusan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) senilai Rp120 miliar dalam penganggaran tahun 2026.

Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait evaluasi tata kelola keuangan daerah.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut. Menurutnya, keputusan itu merupakan hasil kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan, DPRD NTB menerima kemungkinan penghapusan anggaran Pokir tersebut berdampak terhadap peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran.

“Saya kira kita sudah menerima sesuai dengan apa yang kami sampaikan berulang kali, DPRD mengikuti arahan KPK,” ujar Baiq Isvie kepada wartawan di Mataram, Kamis (29/10/2026).

Politisi Partai Golkar tersebut memastikan kebijakan penghapusan anggaran Pokir tidak lagi menjadi persoalan di internal DPRD NTB. Ia juga membantah adanya penolakan dari anggota dewan terhadap keputusan penguncian anggaran tersebut.

“Saya kira tidak ada (yang menolak), semua anggota menerima kebijakan ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Tinggalkan Iqbal Dinda: Belasan Ribu Anggota Garuda Emas NTB  Ramai-ramai Pindah Haluan Dukung ZulUhel 

Meski demikian, penghapusan anggaran Pokir Rp120 miliar menyisakan persoalan mengenai keberlanjutan aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses.

Aspirasi tersebut biasanya dituangkan dalam dokumen Pokir untuk kemudian diperjuangkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Namun, ketika ditanya mengenai nasib usulan masyarakat setelah anggaran Pokir dihapus, Baiq Isvie mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan maupun solusi terhadap program-program tersebut.

“Yang penting kita ikuti arahan KPK saja dulu,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair menjelaskan bahwa penghapusan anggaran Pokir berawal dari hasil evaluasi KPK terhadap tata kelola penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Inspektorat Provinsi NTB dengan melakukan peninjauan terhadap sejumlah kegiatan Pokir yang dinilai belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paket-paket kegiatan yang belum memenuhi kriteria tidak dapat dilanjutkan sehingga anggarannya dikunci dan tidak bisa direalisasikan hingga menjelang akhir tahun anggaran.

Baca Juga :  Anggota DPR: Pemda di NTB Tak Perlu Khawatir soal Efisiensi Anggaran

“Memang itu konsekuensi dari evaluasi KPK kemarin. Inspektorat NTB diminta untuk segera menindaklanjuti. Berdasarkan hasil evaluasi mendalam tersebut, dana pokir akhirnya dikunci,” terang Abul Chair.

Ia menjelaskan, setiap penganggaran Pokir harus memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov NTB bersama DPRD sepakat melakukan penyesuaian terhadap paket kegiatan yang belum memenuhi ketentuan.

Abul Chair juga memastikan penguncian anggaran Pokir tersebut tidak mengganggu tahapan pembahasan APBD NTB Tahun Anggaran 2027.

Namun, peluang merealisasikan anggaran Pokir yang telah dikunci pada tahun anggaran 2026 dinilai sangat kecil. Hal itu karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas dan diperkirakan hanya tersisa sekitar dua bulan waktu efektif.

“Kalau untuk tahun 2026, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran tinggal sekitar dua bulan,” pungkasnya.

Dengan keputusan tersebut, anggaran Pokir senilai Rp120 miliar tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Sementara itu, mekanisme penanganan aspirasi masyarakat yang sebelumnya diusulkan melalui Pokir DPRD masih belum dijelaskan lebih lanjut oleh pihak legislatif maupun eksekutif.***

Berita Terkait

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya
Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas
Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya
Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK
Hadi Gunawan Terpilih Aklamasi Pimpin Demokrat NTB 2026–2031, Bidik Tambahan Kursi DPR RI
PDIP NTB Usulkan Pemecatan Musyafirin, Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah Jadi Sorotan
Sekjen Demokrat Kenang Jasa Tuan Guru Bagu bagi NTB, Hadi Gunawan Terpilih Pimpin DPD
DPRD NTB Siap Terima Hasil Reviu KPK, Pokir 2026 Berpotensi Berkurang
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 15:44 WIB

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:25 WIB

Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:14 WIB

DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:37 WIB

Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB