LOMBOKEDITOR.COM– Pemerintah menyiapkan pembentukan badan restorasi gambut yang lebih fleksibel sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, persiapan pembentukan badan tersebut masih berlangsung. Namun, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci jadwal penyelesaian maupun bentuk kelembagaan yang akan diterapkan.
“Termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi, mencegah agar karhutla bisa diminimalkan,” kata Listyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (11/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Listyo, penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu, mulai dari pemadaman ketika kebakaran terjadi hingga pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Pemerintah mendorong penguatan satuan tugas (satgas) udara dan darat, sosialisasi kepada masyarakat, edukasi, serta perbaikan regulasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Lengkap, mulai dari satgas udara, satgas darat, kemudian juga upaya-upaya untuk memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi. Semuanya sedang didorong,” ujarnya.
Prabowo Libatkan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah
Listyo menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk terlibat bersama dalam penanganan karhutla.
Pemerintah juga melakukan pemantauan sebagai bahan kajian untuk menentukan langkah penanganan yang dinilai tepat.
“Kami sedang melaksanakan berbagai macam pantauan. Yang jelas ini menjadi kajian untuk mengambil langkah yang terbaik,” kata Listyo.
Pembentukan badan restorasi gambut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pencegahan kebakaran, khususnya di kawasan gambut yang membutuhkan pengelolaan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut nantinya akan bergantung pada kejelasan kewenangan lembaga, koordinasi ant instansi, dukungan anggaran, serta konsistensi pengawasan di lapangan.
Hingga Minggu (11/10/2026), pemerintah belum merinci target penyelesaian pembentukan badan tersebut maupun mekanisme operasionalnya. Karena itu, perkembangan kebijakan dan langkah konkret pemerintah masih perlu ditunggu untuk melihat sejauh mana rencana tersebut mampu memperkuat upaya pengendalian karhutla di Indonesia.***











































