LOMBOKEDITOR.COM – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Nashib Ikroman, menegaskan bahwa persoalan penghapusan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD bukan menyangkut persoalan ikhlas atau tidak ikhlas, melainkan menyangkut kejelasan dasar hukum dan pertimbangan administrasi pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nashib menanggapi pernyataan pimpinan DPRD NTB yang menyebut seluruh anggota dewan telah menerima dengan ikhlas penghapusan anggaran Pokir.
Menurut Nashib, pernyataan tersebut tidak bisa dianggap mewakili sikap seluruh anggota DPRD NTB.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status program Pokir yang dipersoalkan. Sebab, terdapat perbedaan keterangan dari sejumlah pejabat Pemprov NTB mengenai apakah kegiatan tersebut benar-benar dihapus dari APBD atau anggarannya masih tercatat tetapi tidak dilaksanakan.
“Kenapa berubah-ubah?” ujar Nashib yang akrab disapa Acip, Minggu (1/11/2026).
Ia menyoroti perbedaan angka anggaran yang disebut telah dihapus atau tidak dilaksanakan. Menurutnya, Pemprov NTB sebelumnya menyampaikan angka Rp90 miliar dan Rp120 miliar, sementara laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut memuat angka Rp80 miliar.
Bagi Nashib, persoalan utama bukan pada sikap menerima atau menolak penghapusan anggaran, tetapi apakah tindakan pejabat administrasi pemerintahan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia juga mempertanyakan apakah keputusan penghapusan atau penghentian pelaksanaan kegiatan dalam APBD dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif atau justru berpotensi menjadi tindakan sewenang-wenang.
Soroti Dugaan Standar Ganda dalam Evaluasi APBD
Nashib mengungkapkan, sejak awal dirinya telah mempersoalkan sejumlah hal dalam proses reviu terhadap item kegiatan APBD.
Pertama, penggunaan istilah anomali sebagai indikator dalam reviu anggaran dinilai belum memiliki acuan norma yang jelas dalam regulasi.
Kedua, indikator anomali dan standar kepatuhan dalam reviu Inspektorat disebut hanya diterapkan terhadap kegiatan yang bersumber dari serapan aspirasi DPRD. Sementara kegiatan yang berasal dari usulan eksekutif dinilai tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Ketiga, reviu kepatuhan perencanaan anggaran disebut hanya dilakukan terhadap kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui DPRD, sedangkan usulan eksekutif tidak melalui proses pemeriksaan dengan standar yang sama.
“Sehingga hal pokoknya adalah ada standar ganda dalam penerapan kepatuhan perencanaan anggaran,” tegas politikus Partai Perindo tersebut.
Ia juga menyebut terdapat sejumlah item anggaran yang berasal dari usulan eksekutif, tetapi tidak tercatat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Namun, menurut Nashib, item tersebut tetap dimasukkan ke dalam APBD untuk dilaksanakan meskipun telah dipersoalkan dalam pembahasan Badan Anggaran.
Karena itu, ia meminta agar seluruh kegiatan dalam APBD dievaluasi menggunakan standar kepatuhan yang sama, tanpa membedakan apakah program tersebut berasal dari aspirasi masyarakat melalui DPRD atau usulan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun gubernur.
“Seharusnya seluruh ketidakpatuhan dalam item APBD diperlakukan sama, sebab dalam dokumen APBD tidak lagi dikenal sumber usulannya, apakah dari aspirasi masyarakat via DPRD atau dari OPD/Gubernur,” jelasnya.
Tetap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
Nashib menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD, dirinya memiliki kewajiban untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Terlebih, apabila aspirasi tersebut telah tercatat dalam dokumen APBD, pemerintah harus memberikan kejelasan apabila kemudian kegiatan tersebut dihentikan atau tidak dilaksanakan.
Menurutnya, memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota legislatif.
“Jika itu berhenti kami tuntut, justru hal tersebut melanggar tugas dan kewajiban kami,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyatakan menerima penghapusan anggaran Pokir senilai Rp120 miliar dan menyebut DPRD mengikuti arahan KPK setelah dilakukan evaluasi terhadap sejumlah program.
Sementara itu, Inspektorat NTB menjelaskan bahwa penataan anggaran Pokir dilakukan berdasarkan hasil reviu dan supervisi, dengan sejumlah persoalan yang ditemukan berkaitan dengan legalitas, anomali, serta ketidaksesuaian hasil verifikasi lapangan.
Perbedaan pandangan tersebut membuat persoalan penghapusan Pokir DPRD NTB masih menjadi perhatian, terutama terkait transparansi evaluasi, konsistensi penerapan aturan, dan kepastian pelaksanaan aspirasi masyarakat yang telah masuk dalam APBD.***











































