Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya

Minggu, 1 November 2026 - 15:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Nashib Ikroman,

Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Nashib Ikroman,

LOMBOKEDITOR.COM – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Nashib Ikroman, menegaskan bahwa persoalan penghapusan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD bukan menyangkut persoalan ikhlas atau tidak ikhlas, melainkan menyangkut kejelasan dasar hukum dan pertimbangan administrasi pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Nashib menanggapi pernyataan pimpinan DPRD NTB yang menyebut seluruh anggota dewan telah menerima dengan ikhlas penghapusan anggaran Pokir.

Menurut Nashib, pernyataan tersebut tidak bisa dianggap mewakili sikap seluruh anggota DPRD NTB.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status program Pokir yang dipersoalkan. Sebab, terdapat perbedaan keterangan dari sejumlah pejabat Pemprov NTB mengenai apakah kegiatan tersebut benar-benar dihapus dari APBD atau anggarannya masih tercatat tetapi tidak dilaksanakan.

“Kenapa berubah-ubah?” ujar Nashib yang akrab disapa Acip, Minggu (1/11/2026).

Ia menyoroti perbedaan angka anggaran yang disebut telah dihapus atau tidak dilaksanakan. Menurutnya, Pemprov NTB sebelumnya menyampaikan angka Rp90 miliar dan Rp120 miliar, sementara laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut memuat angka Rp80 miliar.

Bagi Nashib, persoalan utama bukan pada sikap menerima atau menolak penghapusan anggaran, tetapi apakah tindakan pejabat administrasi pemerintahan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia juga mempertanyakan apakah keputusan penghapusan atau penghentian pelaksanaan kegiatan dalam APBD dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif atau justru berpotensi menjadi tindakan sewenang-wenang.

Baca Juga :  TKD  Iron-Edwin Mantapkan Gerakan  Relawan dalam Konsolidasi Terakhir Sebelum Pilkada Lombok Timur

Soroti Dugaan Standar Ganda dalam Evaluasi APBD

Nashib mengungkapkan, sejak awal dirinya telah mempersoalkan sejumlah hal dalam proses reviu terhadap item kegiatan APBD.

Pertama, penggunaan istilah anomali sebagai indikator dalam reviu anggaran dinilai belum memiliki acuan norma yang jelas dalam regulasi.

Kedua, indikator anomali dan standar kepatuhan dalam reviu Inspektorat disebut hanya diterapkan terhadap kegiatan yang bersumber dari serapan aspirasi DPRD. Sementara kegiatan yang berasal dari usulan eksekutif dinilai tidak mendapatkan perlakuan serupa.

Ketiga, reviu kepatuhan perencanaan anggaran disebut hanya dilakukan terhadap kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui DPRD, sedangkan usulan eksekutif tidak melalui proses pemeriksaan dengan standar yang sama.

“Sehingga hal pokoknya adalah ada standar ganda dalam penerapan kepatuhan perencanaan anggaran,” tegas politikus Partai Perindo tersebut.

Ia juga menyebut terdapat sejumlah item anggaran yang berasal dari usulan eksekutif, tetapi tidak tercatat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Namun, menurut Nashib, item tersebut tetap dimasukkan ke dalam APBD untuk dilaksanakan meskipun telah dipersoalkan dalam pembahasan Badan Anggaran.

Karena itu, ia meminta agar seluruh kegiatan dalam APBD dievaluasi menggunakan standar kepatuhan yang sama, tanpa membedakan apakah program tersebut berasal dari aspirasi masyarakat melalui DPRD atau usulan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun gubernur.

Baca Juga :  Hasil Survei Puspoll Indonesia di H-6 Pencoblosan Pilkada Lotim : Iron Edwin Tertinggi

“Seharusnya seluruh ketidakpatuhan dalam item APBD diperlakukan sama, sebab dalam dokumen APBD tidak lagi dikenal sumber usulannya, apakah dari aspirasi masyarakat via DPRD atau dari OPD/Gubernur,” jelasnya.

Tetap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Nashib menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD, dirinya memiliki kewajiban untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Terlebih, apabila aspirasi tersebut telah tercatat dalam dokumen APBD, pemerintah harus memberikan kejelasan apabila kemudian kegiatan tersebut dihentikan atau tidak dilaksanakan.

Menurutnya, memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota legislatif.

“Jika itu berhenti kami tuntut, justru hal tersebut melanggar tugas dan kewajiban kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyatakan menerima penghapusan anggaran Pokir senilai Rp120 miliar dan menyebut DPRD mengikuti arahan KPK setelah dilakukan evaluasi terhadap sejumlah program.

Sementara itu, Inspektorat NTB menjelaskan bahwa penataan anggaran Pokir dilakukan berdasarkan hasil reviu dan supervisi, dengan sejumlah persoalan yang ditemukan berkaitan dengan legalitas, anomali, serta ketidaksesuaian hasil verifikasi lapangan.

Perbedaan pandangan tersebut membuat persoalan penghapusan Pokir DPRD NTB masih menjadi perhatian, terutama terkait transparansi evaluasi, konsistensi penerapan aturan, dan kepastian pelaksanaan aspirasi masyarakat yang telah masuk dalam APBD.***

Berita Terkait

Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas
DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK
Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya
Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK
Hadi Gunawan Terpilih Aklamasi Pimpin Demokrat NTB 2026–2031, Bidik Tambahan Kursi DPR RI
PDIP NTB Usulkan Pemecatan Musyafirin, Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah Jadi Sorotan
Sekjen Demokrat Kenang Jasa Tuan Guru Bagu bagi NTB, Hadi Gunawan Terpilih Pimpin DPD
DPRD NTB Siap Terima Hasil Reviu KPK, Pokir 2026 Berpotensi Berkurang

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 15:44 WIB

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:25 WIB

Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:14 WIB

DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:37 WIB

Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB