Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membahas mekanisme pembayaran utang kereta cepat Whoosh saat bertemu Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) China Zheng Shanjie di Beijing. Pemerintah juga tengah memproses pengalihan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan.
LOMBOKEDITOR.COM — Mekanisme pembayaran utang kereta cepat Whoosh menjadi salah satu topik yang dibahas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) China Zheng Shanjie.
Luhut mengatakan pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuannya dengan Zheng Shanjie di China. Menurut Luhut, pembahasan mengenai struktur pembayaran utang perlu ditindaklanjuti secara teknis agar mekanismenya dapat segera berjalan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat bertemu dengan ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu,” kata Luhut kepada ANTARA di Beijing, Jumat (18/9/2026).
Luhut berada di China pada 15–18 September 2026 untuk menghadiri sejumlah agenda, termasuk China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang.
Ia juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Dongfeng, Ketua NDRC Zheng Shanjie, serta memberikan kuliah umum di Universitas Tsinghua.
Luhut mengatakan pemerintah Indonesia perlu memastikan pembahasan mengenai utang Whoosh ditindaklanjuti secara teknis. Ia menyebut sejumlah pihak di pemerintahan telah mengetahui persoalan tersebut.
Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan proses tersebut dan tinggal menunggu tahap eksekusi.
“Karena Presiden sudah kasih ‘green light’ tinggal eksekusinya saja,” ujar Luhut.
Ia juga menyebut pihak China tidak mempermasalahkan mekanisme pembayaran utang Whoosh yang sedang dibahas.
“Tidak ada masalah,” katanya.
Selain membahas utang, Luhut turut menyinggung keberlanjutan proyek kereta cepat. Ia menyebut pemerintah perlu menunjuk menteri koordinator yang menangani keberlanjutan proyek tersebut.
“Entah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), atau siapa, nanti akan melaksanakan, harus keberlanjutan begitu,” kata Luhut.
Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun.
Purbaya menyebut skema restrukturisasi tersebut memiliki beban yang relatif lebih ringan dibandingkan perkiraan sebelumnya sehingga dapat ditangani oleh Kementerian Keuangan.
Pemerintah juga berencana mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Porsi 60 persen saham tersebut selama ini dikuasai konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sementara itu, 40 persen saham lainnya tetap dimiliki konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Saat ini, Kementerian Keuangan masih melakukan due diligence dan evaluasi nilai saham terhadap saham PSBI yang akan dialihkan.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan proses pengambilalihan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.***











































