DPRD NTB Siap Terima Hasil Reviu KPK, Pokir 2026 Berpotensi Berkurang

Sabtu, 19 September 2026 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir

Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir

DPRD NTB menyatakan tidak keberatan jika sebagian program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan harus dikurangi atau dibatalkan setelah direviu Inspektorat. Lebih dari 2.000 usulan Pokir dalam APBD 2026 akan dievaluasi sebagai tindak lanjut perhatian KPK terhadap tata kelola anggaran


LOMBOKEDITOR.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan siap mengikuti hasil reviu Inspektorat terhadap program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang masuk dalam APBD 2026.

Reviu tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Inspektorat NTB sebelumnya menyebut sekitar 2.000 usulan Pokir dalam APBD murni dan APBD Perubahan 2026 akan ditelusuri kembali.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir,

Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir

mengatakan pihaknya tidak keberatan apabila terdapat program Pokir yang dinilai tidak sesuai ketentuan kemudian dikurangi atau tidak dilanjutkan.

Menurutnya, DPRD akan menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat untuk menentukan program mana yang masih dapat dilaksanakan.

“Makanya itu nanti kita lihat hasil reviu Inspektorat, sejauh mana yang dikatakan tidak berkesesuaian, kita terima saja. Kalau dihapus semuanya pun kita terima daripada kita berurusan dengan KPK, lebih baik tidak usah,” kata Muzihir.

Baca Juga :  Dinilai Sengaja Terapkan Politik Belah Bambu, Kepermimpinan Gubernur Iqbal Bukan Mengayomi

Muzihir menjelaskan, program Pokir pada prinsipnya tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi, antara lain program yang dilaksanakan di luar daerah pemilihan (dapil) anggota dewan maupun usulan yang tidak sesuai dengan hasil reses.

Sebelumnya, Inspektorat NTB menyebut terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Pokir. Di antaranya, waktu pengajuan usulan, program lintas dapil, serta kesesuaian program dengan persoalan dan hasil reses anggota DPRD.

Muzihir mengatakan evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan bagi DPRD.

“Adapun hasil evaluasi KPK, itulah namanya manusia, kekurangan dalam pemahaman aturan. Tidak ada satu pun manusia yang ingin melanggar aturan, itu intinya,” ujarnya.

Pada 2026, total anggaran Pokir DPRD NTB disebut mencapai sekitar Rp300 miliar.

Dengan adanya reviu, jumlah tersebut berpotensi berkurang apabila ditemukan program yang tidak sesuai ketentuan. Namun, Muzihir belum dapat memastikan berapa nilai anggaran yang kemungkinan akan dikurangi.

Baca Juga :  Ketua DPW PPP NTB Tegaskan Dukungan Final kepada Hairul Warisin : B1 KWK Sudah Diterima

“Bisa jadi berkurang Pokir itu dengan reviu ini, kalau ada yang tidak kesesuaian seperti bansos,” katanya.

DPRD NTB kini menunggu hasil reviu Inspektorat terhadap program Pokir 2026 yang belum direalisasikan.

Reviu tersebut berlangsung bersamaan dengan penetapan APBD Perubahan NTB Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat paripurna pada Jumat (18/9/2026), DPRD bersama Pemerintah Provinsi NTB menetapkan belanja daerah sebesar sekitar Rp6,053 triliun dan pendapatan sekitar Rp5,683 triliun.

Dengan komposisi tersebut, APBD Perubahan 2026 mengalami defisit sekitar Rp369,617 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan.

Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat sekitar Rp431,016 miliar. Suara NTB mengaitkan sebagian SiLPA tersebut dengan program Pokir yang tidak dapat direalisasikan, tetapi angka tersebut masih perlu dibedakan dari hasil resmi reviu Inspektorat.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda sebelumnya juga menyatakan persetujuannya terhadap langkah Inspektorat untuk melakukan audit atau reviu terhadap ribuan paket Pokir sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK.

Inspektorat NTB menyatakan proses reviu dilakukan untuk memperbaiki transparansi dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.***

Editor : Redaksi Lombok Editor

Berita Terkait

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya
Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas
DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK
Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya
Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK
Hadi Gunawan Terpilih Aklamasi Pimpin Demokrat NTB 2026–2031, Bidik Tambahan Kursi DPR RI
PDIP NTB Usulkan Pemecatan Musyafirin, Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah Jadi Sorotan
Sekjen Demokrat Kenang Jasa Tuan Guru Bagu bagi NTB, Hadi Gunawan Terpilih Pimpin DPD

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 15:44 WIB

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:25 WIB

Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:14 WIB

DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:37 WIB

Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB