DPRD NTB menyatakan tidak keberatan jika sebagian program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan harus dikurangi atau dibatalkan setelah direviu Inspektorat. Lebih dari 2.000 usulan Pokir dalam APBD 2026 akan dievaluasi sebagai tindak lanjut perhatian KPK terhadap tata kelola anggaran
LOMBOKEDITOR.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan siap mengikuti hasil reviu Inspektorat terhadap program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang masuk dalam APBD 2026.
Reviu tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Inspektorat NTB sebelumnya menyebut sekitar 2.000 usulan Pokir dalam APBD murni dan APBD Perubahan 2026 akan ditelusuri kembali.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir,

mengatakan pihaknya tidak keberatan apabila terdapat program Pokir yang dinilai tidak sesuai ketentuan kemudian dikurangi atau tidak dilanjutkan.
Menurutnya, DPRD akan menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat untuk menentukan program mana yang masih dapat dilaksanakan.
“Makanya itu nanti kita lihat hasil reviu Inspektorat, sejauh mana yang dikatakan tidak berkesesuaian, kita terima saja. Kalau dihapus semuanya pun kita terima daripada kita berurusan dengan KPK, lebih baik tidak usah,” kata Muzihir.
Muzihir menjelaskan, program Pokir pada prinsipnya tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun, sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi, antara lain program yang dilaksanakan di luar daerah pemilihan (dapil) anggota dewan maupun usulan yang tidak sesuai dengan hasil reses.
Sebelumnya, Inspektorat NTB menyebut terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Pokir. Di antaranya, waktu pengajuan usulan, program lintas dapil, serta kesesuaian program dengan persoalan dan hasil reses anggota DPRD.
Muzihir mengatakan evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan bagi DPRD.
“Adapun hasil evaluasi KPK, itulah namanya manusia, kekurangan dalam pemahaman aturan. Tidak ada satu pun manusia yang ingin melanggar aturan, itu intinya,” ujarnya.
Pada 2026, total anggaran Pokir DPRD NTB disebut mencapai sekitar Rp300 miliar.
Dengan adanya reviu, jumlah tersebut berpotensi berkurang apabila ditemukan program yang tidak sesuai ketentuan. Namun, Muzihir belum dapat memastikan berapa nilai anggaran yang kemungkinan akan dikurangi.
“Bisa jadi berkurang Pokir itu dengan reviu ini, kalau ada yang tidak kesesuaian seperti bansos,” katanya.
DPRD NTB kini menunggu hasil reviu Inspektorat terhadap program Pokir 2026 yang belum direalisasikan.
Reviu tersebut berlangsung bersamaan dengan penetapan APBD Perubahan NTB Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna pada Jumat (18/9/2026), DPRD bersama Pemerintah Provinsi NTB menetapkan belanja daerah sebesar sekitar Rp6,053 triliun dan pendapatan sekitar Rp5,683 triliun.
Dengan komposisi tersebut, APBD Perubahan 2026 mengalami defisit sekitar Rp369,617 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan.
Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat sekitar Rp431,016 miliar. Suara NTB mengaitkan sebagian SiLPA tersebut dengan program Pokir yang tidak dapat direalisasikan, tetapi angka tersebut masih perlu dibedakan dari hasil resmi reviu Inspektorat.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda sebelumnya juga menyatakan persetujuannya terhadap langkah Inspektorat untuk melakukan audit atau reviu terhadap ribuan paket Pokir sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK.
Inspektorat NTB menyatakan proses reviu dilakukan untuk memperbaiki transparansi dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































