LOMBOKEDITOR.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pemberhentian mantan Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin, dari keanggotaan partai.
Langkah tersebut diambil menyusul polemik jabatan Musyafirin sebagai Komisaris Bank NTB Syariah, sementara yang bersangkutan disebut tetap mempertahankan status sebagai kader PDIP.
Usulan pemberhentian itu diputuskan dalam Rapat DPD PDIP NTB yang diperluas di kantor DPD partai di Mataram, Sabtu (17/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, serta dihadiri jajaran pengurus DPD dan seluruh ketua serta sekretaris DPC PDIP se-NTB.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rachmat mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta rapat. Menurutnya, kepentingan organisasi harus menjadi pertimbangan utama ketika berhadapan dengan kepentingan pribadi kader.
“Ini keputusan bersama, pandangannya bulat. Kalau kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan partai, kami harus memilih partai,” tegas Rachmat seusai rapat.
Surat usulan pemberhentian yang ditandatangani Rachmat bersama Sekretaris DPD PDIP NTB, Hakam Ali Niazi, langsung dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP pada hari yang sama. Surat tersebut dilengkapi berita acara rapat yang ditandatangani seluruh pimpinan DPC se-NTB.
Polemik Jabatan Komisaris dan Keanggotaan Partai
Rachmat menjelaskan, persoalan Musyafirin berkaitan dengan sikapnya yang tetap mempertahankan jabatan sebagai Komisaris Bank NTB Syariah, tetapi disebut tidak bersedia melepaskan keanggotaan PDIP maupun mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai.
Menurut pengurus DPD PDIP NTB, situasi tersebut menempatkan partai dalam posisi sulit di tengah perhatian publik. Karena itu, penyelesaian melalui mekanisme internal dinilai perlu dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai status keanggotaan Musyafirin.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa proses pencalonan Musyafirin sebagai komisaris telah berjalan sejak Juni 2025, ketika ia masih aktif sebagai pengurus DPD PDIP NTB.
Namun, menurut keterangan pengurus dalam forum tersebut, proses pencalonan itu dinilai berlangsung tanpa komunikasi maupun pemberitahuan resmi kepada partai.
Persoalan komunikasi tersebut menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pengajuan pemberhentian. Pengurus menilai setiap kader yang menduduki jabatan publik maupun jabatan strategis perlu menjalankan tanggung jawab organisasi sesuai ketentuan internal partai.
“Menjadi kader bukan cuma soal punya KTA. Ada tanggung jawab yang harus dijalankan,” ujar Rachmat yang juga anggota Komisi I DPR RI.
Usulan Dikirim ke DPP PDIP
Keputusan DPD PDIP NTB tersebut selanjutnya diajukan kepada DPP PDIP untuk diproses sesuai mekanisme dan kewenangan organisasi.
Pengiriman surat usulan beserta berita acara rapat menjadi tahapan lanjutan setelah seluruh peserta menyepakati langkah pemberhentian dalam forum di tingkat daerah.
Dengan demikian, langkah yang diumumkan DPD PDIP NTB merupakan usulan pemberhentian yang telah disepakati di tingkat daerah. Status akhir keanggotaan Musyafirin selanjutnya mengikuti proses dan keputusan resmi DPP PDIP sesuai aturan partai.
Polemik ini sekaligus menyoroti hubungan antara tanggung jawab kader, jabatan yang diemban, dan kewajiban menjaga komunikasi dengan organisasi. Bagi DPD PDIP NTB, penyelesaian persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas serta konsistensi pelaksanaan aturan internal partai.***
Penulis : LE -01
Editor : Redaksi Lombok Editor
Sumber Berita: Lombok Editor











































