LOMBOKEDITOR.COM – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali memanas. Dua kubu yang berbeda kepentingan sama-sama mengeluarkan surat keputusan (SK), mulai dari pemberhentian Muhammad Akri sebagai anggota DPRD NTB hingga pembatalan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB yang dipimpin Muzihir.
Konflik tersebut memperlihatkan perselisihan mengenai keabsahan kepengurusan partai di tingkat provinsi sekaligus memunculkan persoalan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD NTB.
Kubu Muzihir mengacu pada SK DPP PPP Nomor 0725/SK/DPP/IX/2026 tertanggal 28 September 2026 yang memuat pemberhentian Muhammad Akri sebagai anggota DPRD NTB. Selain itu, terbit SK Nomor 0732/IX/2026 mengenai penetapan Lalu Syafi’i sebagai calon pengganti antarwaktu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, DPP PPP kubu Taj Yasin Maimoen menerbitkan SK Nomor 001/SK/DPP/W/X/2026 yang membatalkan pengesahan susunan personalia DPW PPP NTB masa bakti 2026–2031 di bawah kepemimpinan Muzihir sebagai ketua dan Sitti Ari sebagai sekretaris.
Melalui keputusan tersebut, Muhammad Akri ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) Ketua DPW PPP NTB, Fauzan Basri sebagai sekretaris, dan Heri Widodo sebagai bendahara.
Muzihir Siapkan Langkah Hukum jika PAW Tak Diproses
Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, membenarkan adanya SK DPP PPP yang memberhentikan Akri sebagai anggota DPRD NTB. Ia menyatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas pelanggaran aturan internal partai.
“Benar, ada SK DPP PPP itu (pemberhentian Muhammad Akri sebagai anggota DPRD NTB),” kata Muzihir di Mataram, Minggu (18/10/2026).
Menurut Muzihir, Akri dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) karena tidak mengakui kepengurusan DPW PPP NTB yang dipimpinnya bersama Sekretaris Sitti Ari.
Ia menyebut partai telah memberikan surat peringatan pertama hingga kedua. Namun, karena peringatan tersebut dinilai tidak diindahkan, DPP kemudian menerbitkan keputusan pemberhentian sekaligus pencabutan kartu tanda anggota (KTA) Akri.
Muzihir mengatakan SK pemberhentian dan usulan PAW telah disampaikan kepada DPRD NTB. Ia meminta pimpinan dewan memproses usulan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Akri diusulkan digantikan oleh Lalu Syafi’i, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB yang disebut memperoleh suara terbanyak berikutnya.
“Jika ini tidak diproses dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD NTB, kami akan gugat,” tegas Muzihir.
Ia juga mempersilakan Akri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila keberatan terhadap keputusan pemberhentian tersebut.
Muzihir Sebut SK Pembatalan Kepengurusan Tidak Sah
Muzihir turut menolak SK dari DPP PPP kubu Taj Yasin Maimoen yang membatalkan kepengurusan DPW PPP NTB di bawah kepemimpinannya.
Ia mempersoalkan kewenangan penandatangan SK tersebut karena ditandatangani Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen, bukan ketua umum partai sebagaimana dipersoalkannya.
“Nomor surat ini saja tidak sah. Ini SK abal-abal,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tidak hanya menyangkut posisi Akri sebagai anggota DPRD NTB, tetapi juga keabsahan struktur kepengurusan partai di daerah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai penyelesaian resmi atas pertentangan kedua keputusan tersebut.
Akri Benarkan Penunjukan sebagai Plt Ketua DPW
Sementara itu, Muhammad Akri membenarkan dirinya telah ditunjuk sebagai Plt. Ketua DPW PPP NTB melalui SK DPP PPP.
“Iya betul. DPP telah menunjuk saya sebagai Plt ketua DPW,” kata Akri.
Ia menyebut penunjukan tersebut merupakan keputusan DPP yang harus dijalankannya. Akri juga menjelaskan bahwa pemberhentian Muzihir dari jabatan Ketua DPW PPP NTB berkaitan dengan tindakan Muzihir yang dinilainya semena-mena terhadap sejumlah kader.
Menurut Akri, persoalan tersebut mencakup pemecatan sejumlah kader serta penunjukan pelaksana tugas bagi beberapa ketua DPC PPP kabupaten/kota yang disebut dilakukan secara sepihak.
“Tentu ini, SK DPP harus saya laksanakan sebagai Plt ketua DPW,” tandasnya.
Perseteruan dua kubu PPP NTB kini menyisakan dua persoalan utama: kepastian kepengurusan DPW yang sah dan kelanjutan proses pemberhentian serta PAW Muhammad Akri di DPRD NTB.
Penyelesaian konflik tersebut akan bergantung pada kejelasan kewenangan penerbitan keputusan, mekanisme internal partai, serta tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.***











































