Hadi Gunawan Terpilih Aklamasi Pimpin Demokrat NTB 2026–2031, Bidik Tambahan Kursi DPR RI

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 19:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Kapolda NTB, Hadi Gunawan, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB periode 2026-2031. (Foto: Dok. Demokrat NTB)

Mantan Kapolda NTB, Hadi Gunawan, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB periode 2026-2031. (Foto: Dok. Demokrat NTB)

LOMBOKEDITOR.CO – Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Irjen Pol (Purn) Hadi Gunawan, terpilih secara aklamasi sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB periode 2026–2031 melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) V yang digelar di Mataram, Jumat (16/10/2026).

Hadi memperoleh dukungan mayoritas peserta Musdalub dengan mengantongi 11 surat dukungan, yang terdiri atas 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota dan satu dukungan dari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat NTB.

Meski telah terpilih secara aklamasi dalam forum tersebut, penetapan Hadi sebagai Ketua DPD Demokrat NTB masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, bakal calon lainnya, Gema Ahmad Muzakkir, memperoleh dukungan dari dua DPC dan satu organisasi sayap partai. Adapun Ketua DPD Demokrat NTB sebelumnya, Indra Jaya Usman atau yang dikenal dengan sapaan IJU, tidak mencalonkan diri kembali.

Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh DPC Partai Demokrat kabupaten/kota di NTB yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepadanya untuk memimpin partai di tingkat provinsi.

“Terima kasih kepada seluruh DPC yang mempercayakan saya memimpin DPD Demokrat NTB,” kata Hadi Gunawan.

Usai terpilih sebagai calon ketua, Hadi menegaskan bahwa pembenahan manajemen organisasi dan penguatan soliditas internal menjadi langkah awal yang akan dilakukan. Ia juga menyebut penyusunan struktur kepengurusan akan dilaksanakan melalui mekanisme yang demokratis.

Baca Juga :  Hendri Satrio : Zulkieflimansyah Pilihan Tepat Lanjutkan Pembangunan NTB yang Konsisten dan Stabil

Menurut Hadi, penentuan formatur akan menjadi bagian dari proses pembentukan kepengurusan baru. Formatur nantinya bertugas menentukan susunan pengurus yang akan menjalankan roda organisasi Partai Demokrat NTB selama periode mendatang.

“Nanti ditentukan siapa-siapa formaturnya. Kemudian dia yang akan menentukan siapa yang menjadi pejabat yang jadi pengurus. Karena kita Partai Demokrat, kita harus tentukan secara demokrasi,” jelasnya.

Selain konsolidasi organisasi, Hadi juga memasang target untuk meningkatkan perolehan kursi Partai Demokrat dari daerah pemilihan NTB di DPR RI. Untuk mencapai target tersebut, pemetaan calon-calon potensial dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat suara partai pada pemilu mendatang.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musdalub merupakan bagian dari upaya mempercepat konsolidasi dan penyelesaian struktur organisasi partai menjelang Pemilu 2029.

Menurut Herman, percepatan musyawarah daerah telah disepakati dalam kongres partai dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme Musdalub.

“Kenapa melalui Musdalub? Karena memang ada percepatan. Kami sudah sepakat dalam kongres bahwa percepatan musda masuk dalam kategori Musdalub,” ujar Herman Khaeron.

Herman menegaskan, hasil pemilihan dalam Musdalub belum secara otomatis menetapkan Hadi sebagai Ketua DPD Demokrat NTB. Keputusan final tetap berada di tangan DPP Partai Demokrat, termasuk melalui keputusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Juga :  MKD DPR RI Gelar Sidang Putusan Lima Anggota Dewan Nonaktif Hari Ini

“Belum ditetapkan sebagai Ketua DPD, tetapi calon Ketua DPD terpilih dalam Musda. Nanti akan ditetapkan oleh DPP, salah satunya melalui keputusan Ketua Umum,” tegasnya.

Herman berharap konsolidasi yang dilakukan di tingkat daerah dapat mendorong para kader untuk lebih aktif bekerja di lapangan dan memperkuat basis dukungan partai. Ia juga menargetkan Demokrat NTB dapat mengulang capaian Pemilu 2009, ketika partai tersebut berhasil memperoleh dua kursi DPR RI dan delapan kursi DPRD NTB.

Menurutnya, penguatan organisasi dan soliditas kader menjadi fondasi penting untuk mempersiapkan partai menghadapi kontestasi politik berikutnya, termasuk Pemilu 2029.

Terkait Pemilihan Gubernur NTB, Herman mengatakan Partai Demokrat belum memusatkan perhatian pada agenda tersebut. Selain pelaksanaannya yang masih dijadwalkan pada 2031, pembahasan undang-undang Pemilu juga belum dilakukan.

“Kami belum berbicara soal NTB satu. Pilkada masih 2031, undang-undang Pemilu juga belum dibahas, jadi masih lama. Sekarang kami fokus menyolidkan internal,” tegas Herman.

Dengan terpilihnya Hadi Gunawan sebagai calon Ketua DPD melalui Musdalub V, Partai Demokrat NTB kini memasuki tahapan penataan kepengurusan dan konsolidasi internal. Keputusan DPP selanjutnya akan menentukan kepemimpinan resmi partai untuk periode 2026–2031, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan strategi organisasi dalam menghadapi Pemilu 2029.***

Penulis : LE -01

Editor : Redaksi Lombok Editor

Sumber Berita: Lombok Editor

Berita Terkait

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya
Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas
DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK
Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya
Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK
PDIP NTB Usulkan Pemecatan Musyafirin, Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah Jadi Sorotan
Sekjen Demokrat Kenang Jasa Tuan Guru Bagu bagi NTB, Hadi Gunawan Terpilih Pimpin DPD
DPRD NTB Siap Terima Hasil Reviu KPK, Pokir 2026 Berpotensi Berkurang

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 15:44 WIB

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:25 WIB

Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:14 WIB

DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:37 WIB

Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB