MKD DPR RI Gelar Sidang Putusan Lima Anggota Dewan Nonaktif Hari Ini

Rabu, 5 November 2025 - 11:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakar Hukum Tata Negara Pastikan Tak Ada Status Nonaktif Anggota DPR, Sahroni dkk Masih Menjabat hingga PAW

Pakar Hukum Tata Negara Pastikan Tak Ada Status Nonaktif Anggota DPR, Sahroni dkk Masih Menjabat hingga PAW

LOMBOKEDITOR.COM — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang pembacaan putusan terhadap lima anggota DPR RI nonaktif pada Rabu (5/11/2025). Sidang ini menjadi penentu atas dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sejumlah anggota dewan.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam membenarkan agenda tersebut. “Ya, benar. Hari ini MKD menjadwalkan pembacaan putusan terhadap lima anggota dewan yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/11).

Berdasarkan agenda resmi alat kelengkapan dewan (AKD), sidang pembacaan putusan dimulai pukul 10.30 WIB dan disiarkan langsung melalui Kanal YouTube DPR RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Persidangan MKD ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap lima anggota DPR, yaitu Adies Kadir, Surya Utama (Uya Kuya), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach.

Mereka sebelumnya dinonaktifkan oleh partai masing-masing setelah pernyataan dan aksi mereka dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 dinilai menimbulkan reaksi keras publik dan memicu demonstrasi pada Agustus lalu.

Baca Juga :  AQUR Siap Tancap Gas! PPP Targetkan Kemenangan di Kota Mataram

Menurut Dek Gam, MKD menerima surat dari pimpinan DPR sejak 15 Agustus 2025 untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. “Kami diminta menelusuri secara menyeluruh rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik,” jelasnya.

Dalam sidang pemeriksaan, masing-masing anggota dilaporkan atas dugaan tindakan yang dianggap tidak pantas:

Adies Kadir dilaporkan karena pernyataannya terkait tunjangan anggota DPR yang dinilai menyesatkan publik.

Nafa Urbach dinilai menunjukkan sikap hedonistik karena menyebut kenaikan tunjangan sebagai hal yang wajar.

Uya Kuya dan Eko Patrio disebut berjoget saat sidang berlangsung, yang dianggap merendahkan martabat lembaga.

Ahmad Sahroni diadukan karena menggunakan diksi yang tidak pantas di hadapan publik.

Dek Gam menegaskan, MKD akan memutuskan apakah kelima anggota tersebut terbukti melanggar kode etik dan sanksi yang akan diberikan sesuai ketentuan.

Baca Juga :  DPRD NTB Siap Terima Hasil Reviu KPK, Pokir 2026 Berpotensi Berkurang

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti hasil sidang MKD secara proporsional.

“Terkait sidang MKD, prosesnya masih berjalan. Kami akan menghormati hasil dan mekanisme yang berlaku,” ujar Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/11).

Puan menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk menjaga integritas lembaga serta menegakkan disiplin dan etika jabatan bagi seluruh anggota dewan.

Sidang terbuka MKD ini menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas DPR RI dalam menegakkan etika kelembagaan. Publik dapat menyaksikan langsung proses pembacaan putusan melalui kanal resmi DPR RI.

Dengan langkah ini, DPR RI berharap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat terus meningkat melalui penegakan etika yang konsisten dan adil.***

 

 

 

Berita Terkait

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya
Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas
DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK
Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya
Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK
Hadi Gunawan Terpilih Aklamasi Pimpin Demokrat NTB 2026–2031, Bidik Tambahan Kursi DPR RI
PDIP NTB Usulkan Pemecatan Musyafirin, Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah Jadi Sorotan
Sekjen Demokrat Kenang Jasa Tuan Guru Bagu bagi NTB, Hadi Gunawan Terpilih Pimpin DPD

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 15:44 WIB

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:25 WIB

Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:14 WIB

DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:37 WIB

Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB