LOMBOKEDITOR.COM– Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyoroti sejumlah fasilitas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah pusat.
Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke NTB, Titiek menyebut bahwa beberapa sarana pendukung sektor pertanian, khususnya Balai Benih yang dibangun sejak era 1970–1980-an, kini kondisinya mulai menurun dan perlu direvitalisasi.
>“Balai Benih ini memiliki potensi besar untuk mendukung produktivitas pertanian daerah. Namun, kondisinya sekarang perlu perhatian dan pembenahan agar bisa berfungsi optimal kembali,” ujar Titiek Soeharto seusai rapat dengan Pemerintah Provinsi NTB di ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Rabu (12/11/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain infrastruktur benih, Komisi IV juga menyoroti lokasi gudang Bulog di Mataram yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Titiek menilai, penataan ulang lokasi penyimpanan bahan pangan sangat penting untuk menjaga kualitas dan higienitas beras serta komoditas pangan lainnya.
“Penyimpanan bahan pangan harus memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan pangan. Lokasi yang berdekatan dengan TPA tentu perlu dikaji ulang,” tegasnya.
Tak hanya bidang pertanian, Komisi IV DPR RI juga memberi perhatian khusus pada sektor peternakan sapi di NTB. Menurut Titiek, wilayah ini memiliki populasi ternak yang besar serta lahan pendukung yang luas, sehingga berpotensi menjadi sentra produksi daging nasional apabila mendapat dukungan kebijakan dan perhatian berkelanjutan dari pemerintah pusat.
>“NTB bisa menjadi salah satu pilar lumbung daging Indonesia. Potensi ternaknya besar, tinggal bagaimana kita kelola dengan kebijakan yang tepat dan dukungan infrastruktur yang memadai,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Titiek juga menyinggung isu alih fungsi lahan pertanian produktif yang semakin meningkat. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan penataan ruang dan tidak mengorbankan lahan pangan demi kepentingan pembangunan yang tidak berkelanjutan.
“Kita harus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan. Jangan sampai lahan produktif terus berkurang karena alih fungsi yang tidak terkendali,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPR RI berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan swasembada daging dengan NTB sebagai salah satu wilayah kunci.***











































