LOMBOKEDITOR.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai sekitar Rp 1,6 miliar dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid. Uang tersebut terdiri atas pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan poundsterling.
“Barang bukti yang diamankan di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan poundsterling yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,6 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Budi mengungkapkan, Abdul Wahid diduga terlibat dalam praktik pemerasan dengan modus “jatah preman” (japrem) yang dibebankan kepada para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Modus tersebut digunakan dalam proses penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem sekian persen untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” jelas Budi.
KPK telah menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Lembaga antirasuah itu berencana mengumumkan nama-nama tersangka serta konstruksi perkara pada Rabu (5/11/2025).
Selain Gubernur Riau, KPK juga menangkap sembilan orang lainnya dalam OTT yang dilakukan di Riau pada Senin (4/11/2025). Di antara mereka adalah Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, Sekretaris Dinas Ferry Yunanda, serta Tata Maulana, orang kepercayaan Abdul Wahid.
Sementara Dani M. Nursalam, tenaga ahli Gubernur Riau, sempat tidak berada di lokasi saat operasi berlangsung dan kemudian menyerahkan diri ke KPK pada Selasa petang.
Menanggapi penangkapan tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan partainya masih menunggu keterangan resmi dari KPK.
“Kita tunggu saja apa yang disampaikan KPK. Kita menunggu saja,” ujar Cak Imin di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).
Ia menambahkan bahwa belum ada instruksi khusus dari DPP PKB terkait penangkapan Abdul Wahid.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Riau yang tersandung perkara korupsi. Sebelumnya, tiga gubernur Riau lain juga pernah terjerat kasus serupa.
KPK menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengusut dugaan pemerasan dan aliran uang terkait kasus Abdul Wahid untuk mengungkap aktor serta jaringan penerima manfaat di balik praktik “jatah preman” tersebut.***
Sumber Berita: ANTARA











































