LOMBOKEDITOR.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, secara resmi membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Materi Muatan Kelokalan sekaligus Sosialisasi Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Mataram, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan, Direktur Utama Bank NTB Syariah, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, serta pimpinan LPK pemerintah dan swasta dari berbagai kabupaten/kota di NTB.
Dalam arahannya, Abul Chair menekankan pentingnya pembekalan wawasan kebudayaan dan kearifan lokal bagi calon pekerja migran asal NTB. Menurutnya, kemampuan teknis dan penguasaan bahasa asing perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap identitas serta potensi daerah asal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mencontohkan, terdapat pekerja migran yang memiliki kompetensi teknis dan kecakapan berbahasa asing, tetapi masih mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan potensi daerah asalnya kepada orang lain.
“Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini lebih hafal kasino di luar negeri daripada apa yang ada di sekitar kita. Keterampilan tanpa integritas tentu sangat-sangat berisiko, tapi integritas tanpa keterampilan juga belum cukup,” tegas Abul Chair.
Melalui program ToT tersebut, sebanyak 50 instruktur LPK dipersiapkan untuk mengintegrasikan materi muatan kelokalan ke dalam kurikulum pelatihan vokasi.
Dengan pembekalan itu, peserta pemagangan dan calon pekerja migran diharapkan tidak hanya memiliki keahlian profesional sesuai standar industri, tetapi juga mampu memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata NTB di tingkat internasional.
Materi yang diperkenalkan mencakup destinasi wisata, kuliner khas, ekonomi kreatif, serta kekayaan tradisi daerah, seperti kesenian Peresean dan budaya Nyongkolan.
Abul Chair juga mengingatkan agar evaluasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri tidak hanya berorientasi pada jumlah warga yang diberangkatkan.
Setiap tahun, lebih dari 35.000 warga NTB diberangkatkan sebagai pekerja migran, sementara lebih dari 2.000 orang mengikuti program pemagangan.
Menurutnya, kebijakan penempatan tenaga kerja harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni kesiapan kompetensi dan mental calon pekerja, jaminan perlindungan selama bekerja, serta manfaat ekonomi yang dapat dibawa pulang bagi keluarga dan daerah setelah mereka kembali ke Tanah Air.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, mengatakan penguatan kapasitas instruktur LPK merupakan bagian dari strategi mendukung visi pembangunan daerah, “NTB Makmur Mendunia”.
Melalui pelatihan tersebut, nilai ketangguhan, etos kerja, dan kearifan lokal diharapkan dapat diteruskan oleh instruktur kepada peserta pelatihan secara efektif.
POLIRAN dan KUR untuk Pekerja Migran
Selain penguatan materi kelokalan, kegiatan tersebut juga diisi sosialisasi program POLIRAN atau Polisi Peduli Pengangguran.
Program ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor antara Disnakertrans NTB dan Kepolisian Daerah NTB dalam upaya mengurangi angka pengangguran melalui berbagai langkah yang terintegrasi.
Agenda lainnya adalah sosialisasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta pemagangan melalui kerja sama strategis dengan Bank NTB Syariah.
Akses pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan pekerja migran sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, pekerja migran diharapkan dapat menghindari jeratan rentenir dan persoalan finansial setelah kembali dari luar negeri.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB mendorong lahirnya instruktur vokasi yang tidak hanya mampu mentransfer keterampilan teknis, tetapi juga membekali generasi muda dengan integritas, etos kerja, wawasan kebangsaan, serta pemahaman terhadap budaya dan potensi daerah***











































