LOMBIKEDITOR COM– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjelaskan penundaan Rapat Paripurna terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Penundaan tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan antara pihak eksekutif dan legislatif mengenai mekanisme penandatanganan dokumen.
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik yang akrab disapa Dr Aka mengatakan penyusunan dokumen Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 dilakukan dalam waktu yang cukup ketat. Proses finalisasi bahkan berlangsung melalui kerja lembur selama beberapa hari untuk memastikan kesesuaian angka anggaran dengan pagu perangkat daerah dan rumah sakit di lingkungan Pemprov NTB.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB ini juga menjelaskan bahwa setelah melalui pemeriksaan Gubernur NTB, dokumen tersebut telah ditandatangani secara elektronik atau tanda tangan elektronik (TTE).
“Setelah melalui pemeriksaan oleh Bapak Gubernur, selanjutnya Pak Gubernur telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik (TTE), yang memiliki dasar hukum dalam ketentuan tata naskah dinas,” jelas Dr Aka dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (26/10/2026).
Meski demikian, DPRD NTB berpandangan bahwa dokumen tersebut perlu menggunakan tanda tangan basah sesuai ketentuan yang menjadi rujukan lembaga legislatif.
Menurut Dr Aka, Pemprov NTB menghormati pandangan DPRD tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan dan kehati-hatian administrasi masing-masing lembaga.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan mengenai mekanisme penandatanganan itu tidak perlu dipahami sebagai pertentangan antara eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, persoalan tersebut disikapi melalui koordinasi dan saling memahami.
“Perbedaan pandangan mengenai mekanisme penandatanganan tersebut disikapi melalui koordinasi dan saling memahami, bukan sebagai pertentangan antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Rapat Paripurna dijadwalkan kembali pada 12 November 2026. Pemprov NTB berharap penyesuaian jadwal tersebut tidak mengganggu tahapan pembahasan APBD 2027, mengingat persetujuan bersama ditargetkan paling lambat 30 November 2026.
Dr Aka juga menyampaikan bahwa Pemprov NTB menghormati agenda reses anggota DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan tugas wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Ia menilai komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif tetap penting agar seluruh tahapan pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai jadwal, tanpa mengabaikan kewenangan masing-masing lembaga.
“Pada akhirnya, yang menjadi kepentingan bersama adalah memastikan pembahasan APBD berjalan tertib dan tepat waktu, dengan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” tutupnya.
Dengan penjadwalan ulang tersebut, Pemprov NTB berharap pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 tetap berjalan sesuai target, sehingga proses penganggaran dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.***











































