Pemkab Lombok Utara mulai mematangkan rencana pembentukan kelurahan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan kawasan perkotaan, pariwisata, dan pusat ekonomi. Kajian akan mencakup aspek kependudukan, kewilayahan, keuangan, hingga aspirasi masyarakat.
LOMBOKEDITOR.COM — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mematangkan rencana pembentukan kelurahan di sejumlah wilayah yang mengalami perkembangan pesat.
Rencana tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan perubahan karakter kawasan, terutama wilayah yang mulai berkembang dari kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, mengatakan perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penguatan tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan sekaligus pemaparan laporan hasil kajian Tim Pengkaji Kelayakan Pembentukan Kelurahan, Jumat (18/9/2026).
“Pembentukan kelurahan ini sebagai langkah antisipatif strategis untuk memastikan perkembangan kawasan berjalan seiring dengan penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan, khususnya di wilayah bernilai strategis seperti kawasan pariwisata dan pusat ekonomi,” ujar Kusmalahadi.
Menurut Kusmalahadi, pembentukan kelurahan diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sekaligus masyarakat.
Dari sisi pemerintahan, keberadaan kelurahan dinilai dapat membuat struktur birokrasi lebih efektif, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan akurasi pendataan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Sementara bagi masyarakat, pembentukan kelurahan diharapkan dapat memperpendek akses terhadap pelayanan administrasi, mempercepat penanganan pengaduan, serta membuat pelaksanaan program pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Kebutuhan tersebut dinilai semakin penting di kawasan yang berkembang menjadi pusat ekonomi dan pariwisata
Beberapa di antaranya mencakup kebersihan dan ketertiban kawasan, perlindungan lingkungan, hingga penanganan potensi konflik sosial.
“Dengan harapan menciptakan iklim investasi yang baik, kepastian layanan, serta memperkuat penanganan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok rentan,” tuturnya.
Kusmalahadi menegaskan, rencana pembentukan kelurahan tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif. Setiap wilayah yang diusulkan harus melalui kajian dan verifikasi terhadap seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Aspek yang akan menjadi perhatian antara lain kondisi kependudukan, kewilayahan, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, batas wilayah, serta kelengkapan administratif.
Tim Pembentukan Kelurahan juga diminta melakukan proses kajian secara objektif dan terukur.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar keputusan pembentukan kelurahan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga sesuai dengan kondisi riil serta kebutuhan masyarakat.
“Proses pembentukan kelurahan harus dilaksanakan secara transparan, terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta benar-benar memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat di wilayah yang bersangkutan,” tegas Kusmalahadi.
Dengan proses tersebut, pembentukan kelurahan diharapkan tidak sekadar mengubah struktur pemerintahan, tetapi juga mampu memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendukung pengelolaan kawasan Lombok Utara yang terus berkembang.***











































