PHRI: Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun Ancam Pariwisata dan Hotel, Pendapatan Daerah Terancam Turun

Minggu, 9 Februari 2025 - 08:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOKEDITOR.COM – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN 2025 dan APBD, yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, berpotensi memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa sekitar 40% pendapatan hotel berasal dari agenda dan kegiatan pemerintah, seperti perjalanan dinas serta rapat yang diselenggarakan di hotel. Dengan adanya pemangkasan anggaran, sumber pendapatan ini akan hilang karena pemerintah tidak lagi mengalokasikan dana untuk pertemuan dan perjalanan dinas.

“Pemotongan anggaran ini akan berdampak luas pada sektor usaha terkait, termasuk pasokan makanan dan minuman dari UMKM serta pendapatan asli daerah (PAD) yang diprediksi mengalami penurunan drastis,” ujar Hariyadi beberapa waktu lalu.

Di banyak daerah di Indonesia, sektor hotel dan restoran masuk dalam lima besar penyumbang pajak dan PAD, bahkan di beberapa wilayah menempati posisi tiga besar. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, pemangkasan anggaran juga mengurangi kapasitas pemerintah dalam mengembangkan program untuk memajukan sektor pariwisata. Salah satu dampak utama adalah berkurangnya dana untuk promosi wisata serta insentif bagi wisatawan mancanegara.

“Tanpa program promosi, posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata regional akan semakin tertinggal. Saat ini, Thailand menjadi pemimpin di ASEAN dalam menarik wisatawan mancanegara, diikuti oleh Malaysia. Bahkan, Vietnam kini telah melampaui Indonesia dengan lebih dari 14 juta kunjungan wisatawan,” jelasnya.

Tak hanya sektor pariwisata, berbagai acara yang biasanya diselenggarakan pemerintah, seperti buka puasa bersama dan sosialisasi program, juga dipastikan akan ditiadakan akibat efisiensi anggaran ini.

Baca Juga :  Pernah Merasakan Langsung Pahitnya Dwifungsi ABRI, Rachmat Hidayat Tegaskan Dwifungsi Tak Diberi Ruang di Revisi UU TNI

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengatur pemangkasan belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2025.

Berdasarkan kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan rincian:

Pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun

Pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun

Dengan adanya kebijakan ini, pelaku industri perhotelan dan pariwisata berharap pemerintah dapat mencari solusi agar sektor ini tetap bertahan dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global.***

 

 

Berita Terkait

Kongres KOBI di Lombok Bahas Masa Depan Pendidikan Biologi Indonesia
Prabowo Perintahkan Revitalisasi Stasiun Gambir dan Monas, Kereta Api Bali Mulai Disiapkan
KONI Pusat Minta NTB Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028, Sejumlah Venue Dinilai Belum Memenuhi Syarat
Zulhas Tunjuk Mendag Budi Santoso Pimpin PAN NTB, Target Kursi DPRD Naik Dua Kali Lipat
Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut, Listyo Sigit Ungkap Strategi Tekan Karhutla
Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah SMA Gibran, Sebut Dokumen Tak Ditemukan dalam Persidangan MK
MotoGP Mandalika 2026 Tak Hanya Balapan, Deretan Musisi Siap Meriahkan Sirkuit
Mayjen TNI Edi Saputra Dilantik Jadi Pangdam XXX/Rinambora di NTB

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 08:48 WIB

Kongres KOBI di Lombok Bahas Masa Depan Pendidikan Biologi Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:47 WIB

KONI Pusat Minta NTB Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028, Sejumlah Venue Dinilai Belum Memenuhi Syarat

Selasa, 13 Oktober 2026 - 18:48 WIB

Zulhas Tunjuk Mendag Budi Santoso Pimpin PAN NTB, Target Kursi DPRD Naik Dua Kali Lipat

Minggu, 11 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut, Listyo Sigit Ungkap Strategi Tekan Karhutla

Jumat, 9 Oktober 2026 - 19:28 WIB

Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah SMA Gibran, Sebut Dokumen Tak Ditemukan dalam Persidangan MK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB