Pemkab Lombok Timur Perkuat Program PPSE untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 2 Oktober 2026 - 07:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin

Pemkab Lombok Timur memperkuat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) untuk menangani kemiskinan ekstrem. Sebanyak 10.000 kepala keluarga ditargetkan menerima bantuan bertahap senilai Rp5 juta per KK setiap tahun.


LOMBOKEDITOR.COM — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Sosial menggelar Workshop Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), Kamis (1/10/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.

Kegiatan tersebut digelar untuk menyamakan pemahaman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memperkuat pelaksanaan PPSE di daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam arahannya menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Lombok Timur tercatat sekitar 15.834 kepala keluarga (KK). Kondisi tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah yang membutuhkan pendekatan berbeda dari penanganan kemiskinan pada umumnya.

Menurut Haerul, pendekatan graduasi melalui paket intervensi yang dilakukan secara bertahap dan saling menguatkan diperlukan untuk mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem.

Baca Juga :  Mendagri Restui Gubernur NTB Jalankan Pergub SOTK Baru

Intervensi tersebut meliputi dukungan konsumsi jangka pendek, pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan dan literasi keuangan, pendampingan intensif secara berkala, serta akses terhadap layanan dasar dan keuangan inklusif.

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut telah dikembangkan dan diuji oleh BRAC International sejak awal 2000-an dan direplikasi di berbagai negara. Kerangka tersebut selanjutnya diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan PPSE di Lombok Timur.

“Atas nama Pemerintah Lombok Timur, saya berterima kasih kepada Dinas Sosial dan BRAC atas tujuan mulia mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” ungkap Haerul.

Selain penguatan program, pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang telah dilaksanakan sebelumnya juga dinilai memiliki peran penting dalam memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang tepat.

Haerul menyebut pendataan tersebut menjadi langkah yang transparan untuk melihat kondisi masyarakat berdasarkan desil secara riil. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengajukan sanggah untuk dilakukan perbaikan data.

Baca Juga :  Gubernur NTB Ingatkan PUPRPKP Terapkan Good Governance dan Tata Kelola Bersih

Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan dan klaster masyarakat penerima.

“Apa yang menjadi harapan dan niat baik kita untuk membantu masyarakat sesuai klaster-klasternya, dengan adanya data yang akurat, sehingga kita bisa memberikan bantuan secara tepat,” tegasnya.

Program PPSE tersebut ditargetkan menyentuh masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. Bantuan senilai Rp5 juta per KK direncanakan diberikan secara bertahap kepada 10.000 KK setiap tahun.

Program ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong penerima manfaat memiliki aset produktif, keterampilan, akses keuangan, serta kemampuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonominya secara berkelanjutan.***

 

 

Editor : Redaksi Lombok Editor

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal
Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya
Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera
Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani
Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam
Pelajar SMP Tewas Dibacok di Udayana, Wagub NTB Desak Patroli Malam Diperketat
Paripurna APBD NTB 2027 Ditunda hingga 12 November, Jubir Pemprov Ungkap Penyebabnya
Gubernur Iqbal Dorong Matadata Institute Perkuat Kebijakan Pembangunan NTB Berbasis Data

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:59 WIB

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Kamis, 5 November 2026 - 08:15 WIB

Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya

Senin, 2 November 2026 - 19:00 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Senin, 2 November 2026 - 18:54 WIB

Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Minggu, 1 November 2026 - 15:53 WIB

Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB