LOMBOKEDITOR.COM– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan restu kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, untuk menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Rekomendasi resmi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.2.2.6/5797/OTDA tertanggal 27 Oktober 2025.
Pergub SOTK baru ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan terstruktur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kajian akademik, Kemendagri menyetujui penataan perangkat daerah NTB sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta pedoman teknis penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Surat Mendagri Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023.
Kepala Biro Organisasi Setda NTB, M. Taofik Hidayat, mengatakan bahwa dengan keluarnya surat rekomendasi tersebut, Pergub SOTK baru kini resmi berlaku.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekarang sudah berlaku, tinggal menunggu pelaksanaan di lapangan,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Menurut Taofik, Kemendagri juga memberikan sejumlah catatan perbaikan terhadap Pergub NTB tersebut. Pemerintah Provinsi NTB segera menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Catatan dari Kemendagri antara lain menyangkut jabatan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol, serta pengaturan ulang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdampak restrukturisasi.
Dalam SOTK baru tersebut, terjadi penggabungan sejumlah biro, di antaranya Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan menjadi satu unit baru, yaitu Biro Umum dan Protokol Setda NTB. Selain itu, dibentuk Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB, serta dilakukan penghapusan satu jabatan staf ahli gubernur.
Perubahan juga mencakup penyesuaian tipe unit pelaksana teknis dari tipe A menjadi tipe B. Taofik menegaskan, perombakan struktur ini tidak berdampak pada pengurangan pegawai, khususnya di tingkat eselon IV.
“Tidak ada pengurangan pegawai, hanya penataan agar birokrasi lebih ramping dan efisien,” jelas mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB itu.
Penerapan penuh SOTK baru ini dijadwalkan mulai tahun anggaran 2026, meski sejumlah persiapan telah dilakukan sejak awal November.***











































