Pemkab Lombok Timur Anggarkan Rp 40 Miliar untuk Bansos, DPRD Beri Catatan

Jumat, 28 Februari 2025 - 17:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ahmad Amrullah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur

Ahmad Amrullah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur

LOMBOKEDITOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur bakal mengalokasikan dana sekitar Rp 40 miliar untuk Bantuan Sosial (Bansos). Menurut rencana, bansos tersebut bakal diberikan kepada sekitar 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bansos tersebut disebut menjadi program dari Bupati-Wakil Bupati Lombok Timur Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur angkat bicara perihal rencana pemberian bansos tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur Ahmad Amrullah memberikan sejumlah catatan terkait pemberian bansos. Mulai dari skema pengalokasian, dasar penentuan penerima bansos, hingga keberpihakan pada aspek pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan dasar penentuan alokasi penerima bansos berbasis kecamatan. Dari data yang diterima media ini, adapun jumlah KPM berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Keruak 11 ribu; Sakra 10 ribu; Terara 15 ribu; Sikur 21 ribu; Masbagik 22.500 ribu; Sukamulia 6 ribu; Selong 17 ribu; Pringgabaya 22 ribu; Aikmel 10 ribu; Sambalia 6.500; Montong Gading 6500; Pringgasela 13 ribu; Suralaga 9 ribu; Wanasaba 12 ribu; Sembalun 3 ribu; Suela 12 ribu; Labuhan Haji 12 ribu; Sakra Timur 8 ribu; Sakra Barat 9 ribu; Jerowaru 12 ribu dan Lenek 4 ribu.

“Dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini apa? Dari mana persentasenya muncul? Kalau jumlah penduduk sepertinya tidak proporsional. Perlu dicek lagi penerimanya berbasis by name by adress. Jangan sampai salah sasaran. Problem bansos kita dari dulu seperti itu,” kata Amrullah kepada awak media pada Jumat (28/2/2025).

Baca Juga :  Gubernur Iqbal: Bangun Sistem Pemerintahan, Jangan Bergantung pada Pemimpin

Anggota DPRD asal dapil II Lombok Timur itu meminta Pemkab lebih transparan menjelaskan kepada publik perihal data penerima tersebut.

Hal itu, kata Amrullah perlu dilakukan guna meminta partisipasi semua pihak untuk mengawal pendistribusian bansos tersebut. Pihaknya tak ingin pemberian bansos malah menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai ini jadi polemik di masyarakat,” ujarnya.

“Kecamatan yang penduduknya besar justru penerima bansosnya kecil. Begitupun sebaliknya. Kami harap program bansos tidak hanya sekadar mengakomodir keinginan bupati, tapi harus lebih visioner,” sambung Amrullah.

Selanjutnya, Amrullah mengingatkan kepada Pemkab Lombok Timur agar tidak terlampau banyak membuat program yang sifatnya bantuan sosial. “Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kita ingatkan, karena ini awal pemerintahan pemimpin baru agar jangan malah latah dengan program-program yang demikian,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, pemberian bansos, kata Amrullah, dalam jangka panjang tidak juga berkorelasi terhadap penurunan angka kemiskinan. Pihaknya berharap, Pemkab Lotim dapat lebih fokus pada kerja-kerja yang berkesinambungan, jangan hanya membuat program yang sifatnya populis. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada angkir 2024, angka kemiskinan Lombok Timur kini berada di angka14,51 persen atau ekuivalen dengan sekitar 185 ribu.

“Ini bansos yang akan dibagi kepada 273 ribu penerima, sedangkan penduduk miskin kita saja segitu, kemana saja sasarannya? Jangan nanti malah bagi-bagi buat tim sukses,” tegas Amrullah.

Baca Juga :  Wakil Bupati Lombok Utara Selaku Pembina Upacara Paripurna, Tekankan Refleksi Pembangunan dan Penguatan Silaturahmi

Lebih jauh, Amrullah juga menilai, angka Rp 40 miliar yang digelontorkan Pemkab Lombok Timur untuk pemberian bansos terlampau besar. Apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. “Bupati dan Wakil Bupati mesti ingat, kita tengah berada dalam situasi yang cukup sulit imbas efisiensi anggaran. Belanja pemerintah pasti terganggu. Lihat lagi postur fiskal APBD,” ujarnya.

Dari sisi mekanisme penganggaran, Amrullah menjelaskan bahwa anggran program bansos dibahas guna mengakomodir keinginan bupati dan wakil bupati terpilih. “Ini program yang diwacakanakan setelah ada bupati terpilih. Eksekutif melakukan sinkronisasi untuk menampung keinginan bupati terpilih dalam APBD 2025. Dari sisi perencanaan program, sepertinya ini ada masalah. Terlalu cepat,” jelasnya.

Ia pun menilai, pemberian bansos kepada masyarakat di momen kali ini beluk tepat. Ia mengingatkan, saat ini, sejumlah sektor di Lombok Timur sedang butuh banyak perhatian. Misalnya di bidang infrastruktur.

“Mesti ada skala prioritas. Lihat infrastruktur kita, masih banyak sekali yang butuh perhatian. Lebih-lebih jalan, jembatan, bangunan pelayanan publik, rumah sakit dan sekolah butuh perbaikan segera. Alokasi dana untuk infrastruktur banyak dipangkas, Pemkab mesti cari solusi terbaik,” jelasnya.

Terakhir, Amrullah berharap, di bawah kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati yang baru, Lombok Timur bisa menjadi kabupaten yang lebih maju. “Ya kita harap visi-misi bupati dan wakil bupati, janji-janji saat kampanye bisa ditunaikan,” ujarnya. ***

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal
Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya
Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera
Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani
Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam
Pelajar SMP Tewas Dibacok di Udayana, Wagub NTB Desak Patroli Malam Diperketat
Paripurna APBD NTB 2027 Ditunda hingga 12 November, Jubir Pemprov Ungkap Penyebabnya
Gubernur Iqbal Dorong Matadata Institute Perkuat Kebijakan Pembangunan NTB Berbasis Data

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:59 WIB

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Kamis, 5 November 2026 - 08:15 WIB

Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya

Senin, 2 November 2026 - 19:00 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Senin, 2 November 2026 - 18:54 WIB

Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Minggu, 1 November 2026 - 15:53 WIB

Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB