LOMBOKEDITOR.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak boleh bergantung pada sosok pemimpin. Pemerintah harus membangun sistem yang kuat agar pelayanan publik tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan.
Pesan itu disampaikan saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7). Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin birokrasi.
Gubernur mengatakan tantangan birokrasi saat ini bukan sekadar melahirkan program yang populer. Tantangan utamanya adalah membangun tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan mampu bekerja secara konsisten.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Miq Iqbal menegaskan pergantian kepala daerah merupakan bagian dari sistem demokrasi. Namun perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem,” tegas Gubernur.
Berbekal pengalaman hampir tiga dekade sebagai diplomat, ia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kokoh. Kondisi itu menyebabkan sebagian proses pembangunan berjalan tanpa perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini masih berfokus pada penanganan limbah. Menurutnya, pengelolaan harus dibangun melalui sistem yang menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Hal serupa juga terjadi pada sektor pariwisata. Sejumlah daerah berkembang pesat, tetapi belum seluruhnya ditopang oleh master plan yang komprehensif.
Dalam kesempatan itu, Miq Iqbal juga mengingatkan agar transformasi digital tidak dianggap sebagai jawaban atas seluruh persoalan birokrasi. Digitalisasi harus diawali dengan pembenahan sistem yang benar.
“Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan,” ujarnya.
Ia menegaskan aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran sebagai penjaga memori kelembagaan atau institutional memory. ASN bertugas memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian kepemimpinan.
Karena itu, ASN dituntut menjaga profesionalisme dan integritas. ASN juga diminta tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.
“Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem,” katanya.
Selain membahas reformasi birokrasi, Gubernur mengajak peserta memahami pengaruh dinamika global terhadap pembangunan daerah. Pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia disebut memiliki dampak langsung terhadap ekonomi daerah.
Menurutnya, pemimpin birokrasi harus mampu membaca hubungan antara dinamika global, nasional, dan daerah. Kemampuan itu penting agar kebijakan yang diambil lebih adaptif terhadap perubahan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan value chain. Indonesia dinilai perlu meningkatkan nilai tambah agar tidak hanya menjadi produsen komoditas mentah.
Menutup pemaparannya, Miq Iqbal kembali menegaskan bahwa kualitas pemerintahan ditentukan oleh kekuatan sistem, bukan semata kemampuan individu.
“Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik,” ujarnya.
“Politisi memberikan visi, tetapi birokrasi membangun sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena itulah amal jariyah birokrasi yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat jauh setelah kita tidak lagi menjabat,” pungkasnya.***
Penulis : LE-04
Editor : lombok editor
Sumber Berita: Siaran pers Diskominfotik NTB











































