Gubernur Iqbal: Bangun Sistem Pemerintahan, Jangan Bergantung pada Pemimpin

Senin, 20 Juli 2026 - 22:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOKEDITOR.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak boleh bergantung pada sosok pemimpin. Pemerintah harus membangun sistem yang kuat agar pelayanan publik tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Pesan itu disampaikan saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7). Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin birokrasi.

Gubernur mengatakan tantangan birokrasi saat ini bukan sekadar melahirkan program yang populer. Tantangan utamanya adalah membangun tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan mampu bekerja secara konsisten.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Miq Iqbal menegaskan pergantian kepala daerah merupakan bagian dari sistem demokrasi. Namun perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem,” tegas Gubernur.

Berbekal pengalaman hampir tiga dekade sebagai diplomat, ia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kokoh. Kondisi itu menyebabkan sebagian proses pembangunan berjalan tanpa perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.

Baca Juga :  𝗡𝗧𝗕 𝗠𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗣𝗢𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟴 𝗱𝗮𝗻 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗚𝗣 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮

Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini masih berfokus pada penanganan limbah. Menurutnya, pengelolaan harus dibangun melalui sistem yang menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Hal serupa juga terjadi pada sektor pariwisata. Sejumlah daerah berkembang pesat, tetapi belum seluruhnya ditopang oleh master plan yang komprehensif.

Dalam kesempatan itu, Miq Iqbal juga mengingatkan agar transformasi digital tidak dianggap sebagai jawaban atas seluruh persoalan birokrasi. Digitalisasi harus diawali dengan pembenahan sistem yang benar.

“Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan,” ujarnya.

Ia menegaskan aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran sebagai penjaga memori kelembagaan atau institutional memory. ASN bertugas memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian kepemimpinan.

Karena itu, ASN dituntut menjaga profesionalisme dan integritas. ASN juga diminta tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

“Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem,” katanya.

Baca Juga :  Pemkab Lombok Timur Perkuat Program PPSE untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Selain membahas reformasi birokrasi, Gubernur mengajak peserta memahami pengaruh dinamika global terhadap pembangunan daerah. Pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia disebut memiliki dampak langsung terhadap ekonomi daerah.

Menurutnya, pemimpin birokrasi harus mampu membaca hubungan antara dinamika global, nasional, dan daerah. Kemampuan itu penting agar kebijakan yang diambil lebih adaptif terhadap perubahan.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan value chain. Indonesia dinilai perlu meningkatkan nilai tambah agar tidak hanya menjadi produsen komoditas mentah.

Menutup pemaparannya, Miq Iqbal kembali menegaskan bahwa kualitas pemerintahan ditentukan oleh kekuatan sistem, bukan semata kemampuan individu.

“Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik,” ujarnya.

“Politisi memberikan visi, tetapi birokrasi membangun sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena itulah amal jariyah birokrasi yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat jauh setelah kita tidak lagi menjabat,” pungkasnya.***

Penulis : LE-04

Editor : lombok editor

Sumber Berita: Siaran pers Diskominfotik NTB

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal
Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya
Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera
Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani
Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam
Pelajar SMP Tewas Dibacok di Udayana, Wagub NTB Desak Patroli Malam Diperketat
Paripurna APBD NTB 2027 Ditunda hingga 12 November, Jubir Pemprov Ungkap Penyebabnya
Gubernur Iqbal Dorong Matadata Institute Perkuat Kebijakan Pembangunan NTB Berbasis Data

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:59 WIB

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Kamis, 5 November 2026 - 08:15 WIB

Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya

Senin, 2 November 2026 - 19:00 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Senin, 2 November 2026 - 18:54 WIB

Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Minggu, 1 November 2026 - 15:53 WIB

Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB