LOMBOKEDITOR.COM— Pemerintah masih memproses 40 nama tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional tahun ini. Namun, dari sekian nama, sosok Presiden ke-2 RI, Soeharto, menjadi yang paling banyak menyita perhatian publik.
Usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto datang dari berbagai pihak, termasuk Partai Golkar, sebagaimana diakui langsung oleh Ketua Umumnya, Bahlil Lahadila. Kendati demikian, usulan ini menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak, seperti elemen masyarakat sipil dan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana, menolak pengusulan tersebut.
Namun di sisi lain, dukungan justru datang dari tiga organisasi keagamaan besar, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menilai bahwa setiap mantan presiden yang telah wafat berhak mendapatkan gelar pahlawan nasional atas jasa dan pengorbanannya memimpin bangsa.
“Setiap zaman ada tokohnya. Kita harus menghargai perjuangan para pemimpin bangsa, termasuk para mantan presiden,” ujar Asrorun di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, masyarakat tak semestinya terus menyimpan dendam atau mengungkit kesalahan masa lalu para pemimpin. “Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan Gus Dur semuanya telah memberikan sumbangsih besar,” ucapnya.
Dukungan juga datang dari Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), yang menilai bahwa baik Soeharto maupun Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki jasa besar dalam dua fase sejarah berbeda.
“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” kata Gus Fahrur.
Ia menyebut, di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia dikenal sebagai “macan Asia” berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil serta program pembangunan yang terencana. Selain itu, Soeharto juga dinilai berperan penting dalam memperkuat sektor sosial dan keagamaan.
Sementara itu, Gus Dur disebut berjasa dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca-reformasi. “Keduanya punya jasa luar biasa di masa-masa sulit bangsa,” imbuhnya.
Senada, Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menegaskan bahwa Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak diberi penghargaan tertinggi dari negara.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi hingga masa pembangunan,” ujar Dadang, Kamis (6/11/2025).
Ia menyoroti kiprah Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.
Selain itu, Soeharto juga dinilai berhasil mengantarkan Indonesia pada swasembada beras, sukses menjalankan program Keluarga Berencana (KB), dan menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan nasional selama masa pemerintahannya.
“Ketika menilai jasa seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan. Nilailah dari kontribusinya bagi bangsa,” tegas Dadang.
Hingga kini, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Dewan Gelar serta Tanda Jasa masih melakukan pembahasan terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut.
Sejumlah kalangan menilai, pemberian gelar kepada Soeharto berpotensi menimbulkan perdebatan politik dan sejarah, namun tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai bentuk penghargaan atas jasa pembangunan bangsa selama 32 tahun kepemimpinannya.***











































