KPK Sita Apartemen dan Tanah Milik Dirut PT Totalindo Eka Persada Senilai Rp22 Miliar

Sabtu, 8 Februari 2025 - 20:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOKEDITOR.COM- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp22 miliar milik Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk, Donald Sihombing (DS), pada 7 Februari 2025.

Aset tersebut diduga berasal dari kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) pada 2019–2020.

“Aset yang disita tersebut milik tersangka DS dan diduga punya keterkaitan dengan perkara dimaksud. Taksiran nilai dari empat bidang aset yang disita kurang lebih sebesar Rp22 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tessa merinci bahwa empat aset yang disita meliputi dua unit apartemen yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Serpong, serta dua bidang tanah di Cikarang dengan luas sekitar 11.000 m².

“KPK menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak dan masyarakat yang membantu kelancaran kegiatan penyitaan dalam perkara ini,” pungkasnya.

Baca Juga :  Lima Kodam Baru Akan Diresmikan Saat Puncak HUT Ke-81 TNI di Monas

Sebelumnya, KPK telah menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan pada 2019–2020.

“KPK melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 18 September 2024 hingga 7 Oktober 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Empat pihak yang ditahan adalah Indra S. Arharrys, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya; serta tiga pejabat PT Totalindo Eka Persada (TEP), yaitu Donald Sihombing (Direktur Utama), Saut Irianto Rajagukguk (Komisaris), dan Eko Wardoyo (Direktur Keuangan).

Eks Direktur Utama PPSJ, Yoory C. Pinontoan, juga kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan lahan di Rorotan. Sebelumnya, ia telah ditahan terkait kasus pengadaan lahan di Munjul, Ujung Menteng, dan Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Baca Juga :  Titiek Soeharto Soroti Kondisi Balai Benih dan Gudang Bulog di NTB

Dalam konstruksi perkara, Asep mengungkapkan adanya dugaan mark-up harga pembelian tanah untuk pengadaan lahan di Rorotan. Dugaan ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp223 miliar, yang timbul akibat penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ pada 2019–2021.

Kerugian negara tersebut dihitung dari selisih pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari PPSJ sebesar Rp371 miliar, dikurangi harga transaksi riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal (PT Nusa Kirana Real Estate/PT NKRE) serta biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB, dan biaya notaris, yang berjumlah total Rp147 miliar.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Berita Terkait

Kongres KOBI di Lombok Bahas Masa Depan Pendidikan Biologi Indonesia
Prabowo Perintahkan Revitalisasi Stasiun Gambir dan Monas, Kereta Api Bali Mulai Disiapkan
KONI Pusat Minta NTB Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028, Sejumlah Venue Dinilai Belum Memenuhi Syarat
Zulhas Tunjuk Mendag Budi Santoso Pimpin PAN NTB, Target Kursi DPRD Naik Dua Kali Lipat
Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut, Listyo Sigit Ungkap Strategi Tekan Karhutla
Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah SMA Gibran, Sebut Dokumen Tak Ditemukan dalam Persidangan MK
MotoGP Mandalika 2026 Tak Hanya Balapan, Deretan Musisi Siap Meriahkan Sirkuit
Mayjen TNI Edi Saputra Dilantik Jadi Pangdam XXX/Rinambora di NTB

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 08:48 WIB

Kongres KOBI di Lombok Bahas Masa Depan Pendidikan Biologi Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:47 WIB

KONI Pusat Minta NTB Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028, Sejumlah Venue Dinilai Belum Memenuhi Syarat

Selasa, 13 Oktober 2026 - 18:48 WIB

Zulhas Tunjuk Mendag Budi Santoso Pimpin PAN NTB, Target Kursi DPRD Naik Dua Kali Lipat

Minggu, 11 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut, Listyo Sigit Ungkap Strategi Tekan Karhutla

Jumat, 9 Oktober 2026 - 19:28 WIB

Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah SMA Gibran, Sebut Dokumen Tak Ditemukan dalam Persidangan MK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB