LOMBOKEDITOR.COM- Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar seluruh presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia diberikan gelar pahlawan nasional, bukan hanya Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Menurutnya, setiap presiden memiliki jasa besar terhadap bangsa dan negara yang patut diapresiasi melalui gelar kehormatan tersebut.
“Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional,” ujar Bahlil kepada wartawan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahlil juga menyebut bahwa dalam daftar nama yang diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia menilai, Gus Dur maupun Presiden ke-3 RI BJ Habibie juga memiliki jasa besar yang layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
“Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Pak Habibie juga, semuanya lah,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, pemberian gelar pahlawan nasional seharusnya menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi para pemimpin bangsa dalam berbagai bidang, bukan semata berdasarkan pertimbangan politik atau perdebatan sejarah
Terkait dengan pro dan kontra atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, Bahlil menilai hal itu wajar dalam dinamika demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa jasa Soeharto dalam memimpin Indonesia selama 32 tahun tidak dapat dihapus dari sejarah.
“Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” ucapnya.
Menurut Bahlil, di masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sempat mencapai berbagai capaian penting, seperti swasembada pangan, pengendalian inflasi, dan penciptaan lapangan kerja, bahkan membuat Indonesia dijuluki Macan Asia.
“Mampu membawa Indonesia dari inflasi 100 persen ke kondisi stabil, menciptakan lapangan pekerjaan, hingga bangsa ini pernah disebut Macan Asia di masa Orde Baru,” tambahnya.
Di sisi lain, rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menuai penolakan dari sejumlah aktivis dan akademisi. Sebanyak 500 tokoh masyarakat sipil mendeklarasikan penolakan tersebut di Kantor LBH Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut ada empat alasan utama penolakan terhadap gelar tersebut. Pertama, masa pemerintahan Soeharto dianggap sarat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kedua, rezim Orde Baru dinilai penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, adanya pemberangusan kebebasan pers dan akademik, serta keempat, munculnya ketimpangan sosial-ekonomi yang besar.
“Kita tidak bisa melupakan luka-luka bangsa akibat pelanggaran HAM dan pembungkaman kebebasan di masa Orde Baru,” ujar Usman.
Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah organisasi seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah diketahui mendukung langkah tersebut, sedangkan kelompok aktivis dan sebagian akademisi menolak keras.
Kementerian Sosial sebelumnya mengonfirmasi bahwa nama Soeharto memang termasuk dalam 40 tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional tahun ini.
Pemerintah masih akan menelaah usulan tersebut melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan (GTK) sebelum diputuskan oleh Presiden.***











































