LOMBOKEDITOR.COM — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp23 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk membiayai gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi bagian dari perubahan skema pembiayaan PPPK. Mulai 2027, kebutuhan gaji atau honorarium PPPK akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pada 2027, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati gaji atau honorarium PPPK ditanggung pusat melalui APBN,” kata Said dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Said, PPPK memiliki peran penting dalam pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Sebagian besar PPPK selama ini merupakan guru dan tenaga pendidik yang pembiayaannya berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah.
Karena itu, Banggar DPR menilai diperlukan kepastian anggaran agar tenaga PPPK memiliki kejelasan mengenai keberlanjutan pembiayaan gaji mereka.
“Oleh sebab itu, kami di Banggar DPR perlu memberi kepastian terhadap kebutuhan anggaran mereka ke depan,” ujar Said.
Ia mengatakan, alokasi Rp23 triliun yang disepakati dalam RAPBN 2027 diharapkan memberikan kepastian bagi tenaga PPPK sekaligus mengurangi kekhawatiran mengenai keberlanjutan kontrak dan pembayaran gaji.
“Dengan anggaran yang sudah kami sepakati melalui RAPBN 2027 sebesar Rp23 triliun, tenaga PPPK tidak perlu khawatir lagi,” kata Said.
Said menjelaskan, pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke APBN juga akan berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Selama ini, pemerintah daerah harus mengalokasikan sebagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk PPPK. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, ruang fiskal daerah diharapkan dapat digunakan untuk membiayai agenda pembangunan lainnya.
“Hal ini juga akan meringankan beban APBD sehingga menjadi kesempatan bagi daerah untuk bisa menyelenggarakan agenda pembangunan karena berkurangnya beban anggaran rutin untuk PPPK,” ujarnya.
Menurut Said, kepastian pembiayaan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi antara pimpinan DPR dan perwakilan PPPK yang sebelumnya menginginkan kejelasan mengenai keberlanjutan pekerjaan serta pembiayaan gaji mereka.
Ia juga meminta para tenaga PPPK tetap menjalankan tugas dan meningkatkan kompetensi masing-masing.
“Kami minta para PPPK terus bekerja dan terus mengembangkan diri agar kualitas pendidikan di daerah semakin baik,” kata Said.
Kesepakatan mengenai alokasi Rp23 triliun tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan dan penetapan APBN Tahun Anggaran 2027. Implementasi pembiayaan tetap bergantung pada ketentuan anggaran dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2027.***
Penulis : Dewangga Putra
Editor : Redaksi Lombok Editor
Sumber Berita: ANTARA











































