LOMBOKEDITOR.COM – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN 2025 dan APBD, yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, berpotensi memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran.
Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa sekitar 40% pendapatan hotel berasal dari agenda dan kegiatan pemerintah, seperti perjalanan dinas serta rapat yang diselenggarakan di hotel. Dengan adanya pemangkasan anggaran, sumber pendapatan ini akan hilang karena pemerintah tidak lagi mengalokasikan dana untuk pertemuan dan perjalanan dinas.
“Pemotongan anggaran ini akan berdampak luas pada sektor usaha terkait, termasuk pasokan makanan dan minuman dari UMKM serta pendapatan asli daerah (PAD) yang diprediksi mengalami penurunan drastis,” ujar Hariyadi beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di banyak daerah di Indonesia, sektor hotel dan restoran masuk dalam lima besar penyumbang pajak dan PAD, bahkan di beberapa wilayah menempati posisi tiga besar. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap perekonomian daerah.
Selain itu, pemangkasan anggaran juga mengurangi kapasitas pemerintah dalam mengembangkan program untuk memajukan sektor pariwisata. Salah satu dampak utama adalah berkurangnya dana untuk promosi wisata serta insentif bagi wisatawan mancanegara.
“Tanpa program promosi, posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata regional akan semakin tertinggal. Saat ini, Thailand menjadi pemimpin di ASEAN dalam menarik wisatawan mancanegara, diikuti oleh Malaysia. Bahkan, Vietnam kini telah melampaui Indonesia dengan lebih dari 14 juta kunjungan wisatawan,” jelasnya.
Tak hanya sektor pariwisata, berbagai acara yang biasanya diselenggarakan pemerintah, seperti buka puasa bersama dan sosialisasi program, juga dipastikan akan ditiadakan akibat efisiensi anggaran ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengatur pemangkasan belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2025.
Berdasarkan kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan rincian:
Pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun
Pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun
Dengan adanya kebijakan ini, pelaku industri perhotelan dan pariwisata berharap pemerintah dapat mencari solusi agar sektor ini tetap bertahan dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global.***











































