LOMBOKEDITOR.CO – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya ketersediaan data akurat, kajian kritis, dan masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah.
Menurut Iqbal, kompleksitas sosial masyarakat NTB membutuhkan pemahaman mendalam agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah.
Hal tersebut disampaikan Iqbal saat menghadiri silaturahmi pemikiran (silatul fikri) dan tasyakur satu tahun Matadata Institute, Research, Consultant & Advisors di Mataram, Jumat (16/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Iqbal mengakui bahwa NTB memiliki keragaman karakter sosial, budaya, bahasa, dialek, dan aspirasi masyarakat yang tidak bisa dipahami hanya melalui satu sudut pandang. Kondisi itu menuntut pemerintah menerapkan pendekatan kebijakan yang kontekstual dan adaptif.
“NTB ternyata lebih kompleks dari yang saya bayangkan. NTB itu tidak homogen, sangat heterogen. Bahkan, dalam satu kabupaten pun cara berpikir, bahasa, dialek, dan harapan masyarakatnya bisa berbeda,” ungkap Iqbal.
Ia mencontohkan keberagaman karakter masyarakat di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, hingga wilayah Bima. Menurutnya, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu kerangka acuan tunggal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan di NTB.
Meski demikian, Iqbal menilai terdapat kesamaan harapan di tengah keberagaman masyarakat, yakni keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
“Tidak ada satu kerangka tunggal yang bisa kita gunakan untuk memahami NTB. Tetapi ada titik temu di antara semua harapan itu, yaitu keinginan untuk menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Karena itu, Iqbal menyambut positif kehadiran Matadata Institute sebagai wadah pertukaran gagasan sekaligus penyedia masukan kritis bagi pemerintah daerah. Ia berharap lembaga tersebut dapat menjembatani pemikiran tokoh senior, akademisi, peneliti, dan profesional dengan generasi muda agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata.
Menurutnya, pengalaman dan pemikiran para tokoh perlu didokumentasikan secara sistematis, kemudian diterjemahkan menjadi rekomendasi yang aplikatif untuk mendukung proses pembangunan daerah.
“Saya berharap pemikiran-pemikiran para senior ini dituangkan dalam bentuk tulisan dan operasional. Perlu ada anak-anak muda yang menerjemahkan apa yang dipikirkan menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan,” ujarnya.
Reformasi Birokrasi dan Penguatan Sistem Meritokrasi
Selain mendorong kebijakan berbasis data, Iqbal menekankan bahwa pembenahan birokrasi merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan individu yang berkualitas. Pemerintah juga harus membangun sistem yang sehat agar setiap aparatur dapat bekerja secara profesional dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.
Ia menilai individu berkualitas yang bekerja dalam sistem yang buruk berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal. Sebaliknya, sistem birokrasi yang tertata dengan baik dapat mendorong aparatur untuk bekerja secara efektif dan mengembangkan kemampuan masing-masing.
“Kalau kita punya orang-orang bagus tetapi sistemnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Sebaliknya, orang-orang biasa dengan sistem yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik. Idealnya, kita membangun sistem yang memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh sesuai kemampuannya,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pembenahan birokrasi, Pemprov NTB menerapkan manajemen talenta sebagai salah satu pilar penguatan sistem meritokrasi. Melalui pendekatan tersebut, penempatan jabatan, pengembangan karier, dan peningkatan kompetensi aparatur diharapkan semakin objektif serta berorientasi pada kinerja.
Iqbal juga mengaku optimistis dengan munculnya kader-kader aparatur muda dari berbagai wilayah NTB yang memiliki potensi kepemimpinan tinggi.
Buka Ruang Kritik untuk Perbaikan Pembangunan
Iqbal menegaskan, pemerintah provinsi tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan masukan konstruktif dari masyarakat maupun lembaga independen. Menurutnya, masukan tersebut penting untuk menyempurnakan program pembangunan yang sedang berjalan.
“Kami yakin kami tidak sempurna dan masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami senang kalau mendapatkan masukan untuk perbaikan, mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, mengungkapkan bahwa lembaganya telah merumuskan sekitar 25 butir resolusi strategis berdasarkan kajian terhadap arah kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda selama satu tahun terakhir.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan sistem meritokrasi, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, hingga penyehatan alokasi anggaran pada sektor kesehatan.
“Matadata Institute telah merangkum sekitar 25 poin rekomendasi dari hasil kajian terhadap kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda. Rekomendasi ini mencakup penguatan sistem meritokrasi, penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, hingga kebijakan APBD di sektor kesehatan. Kami ingin masukan ini menjadi kontribusi konstruktif bagi perbaikan pembangunan NTB dan akan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah daerah,” ungkap Nurdin.
Ia menambahkan, resolusi tersebut merupakan rangkuman hasil dokumentasi dan kajian terhadap perjalanan kepemimpinan daerah selama satu tahun terakhir. Dokumen rekomendasi itu rencananya diserahkan secara resmi kepada Pemprov NTB bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun provinsi.
Matadata Institute merupakan lembaga riset independen yang diluncurkan di Mataram pada 17 Oktober 2025. Lembaga ini mengusung moto “Dengan Data, Kita Menata” sebagai komitmen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, akademisi, dan masyarakat, diharapkan berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat arah pembangunan NTB agar semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.*,**
Penulis : LE -01
Editor : Redaksi Lombok Editor
Sumber Berita: Pemprov NTB











































