Pemkab Lombok Timur memperkuat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) untuk menangani kemiskinan ekstrem. Sebanyak 10.000 kepala keluarga ditargetkan menerima bantuan bertahap senilai Rp5 juta per KK setiap tahun.
LOMBOKEDITOR.COM — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Sosial menggelar Workshop Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), Kamis (1/10/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
Kegiatan tersebut digelar untuk menyamakan pemahaman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memperkuat pelaksanaan PPSE di daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam arahannya menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Lombok Timur tercatat sekitar 15.834 kepala keluarga (KK). Kondisi tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah yang membutuhkan pendekatan berbeda dari penanganan kemiskinan pada umumnya.
Menurut Haerul, pendekatan graduasi melalui paket intervensi yang dilakukan secara bertahap dan saling menguatkan diperlukan untuk mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem.
Intervensi tersebut meliputi dukungan konsumsi jangka pendek, pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan dan literasi keuangan, pendampingan intensif secara berkala, serta akses terhadap layanan dasar dan keuangan inklusif.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut telah dikembangkan dan diuji oleh BRAC International sejak awal 2000-an dan direplikasi di berbagai negara. Kerangka tersebut selanjutnya diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan PPSE di Lombok Timur.
“Atas nama Pemerintah Lombok Timur, saya berterima kasih kepada Dinas Sosial dan BRAC atas tujuan mulia mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” ungkap Haerul.
Selain penguatan program, pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang telah dilaksanakan sebelumnya juga dinilai memiliki peran penting dalam memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang tepat.
Haerul menyebut pendataan tersebut menjadi langkah yang transparan untuk melihat kondisi masyarakat berdasarkan desil secara riil. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengajukan sanggah untuk dilakukan perbaikan data.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan dan klaster masyarakat penerima.
“Apa yang menjadi harapan dan niat baik kita untuk membantu masyarakat sesuai klaster-klasternya, dengan adanya data yang akurat, sehingga kita bisa memberikan bantuan secara tepat,” tegasnya.
Program PPSE tersebut ditargetkan menyentuh masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. Bantuan senilai Rp5 juta per KK direncanakan diberikan secara bertahap kepada 10.000 KK setiap tahun.
Program ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong penerima manfaat memiliki aset produktif, keterampilan, akses keuangan, serta kemampuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonominya secara berkelanjutan.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































