Mendagri Tito Karnavian memastikan PPPK guru paruh waktu yang belum lolos seleksi menjadi pegawai penuh waktu tidak akan di-PHK atau dirumahkan. Mereka tetap mendapat pembiayaan melalui dana BOS dan berpeluang mengikuti seleksi kembali.
LOMBOKEDITOR.COM — Pemerintah memberikan kepastian mengenai nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru paruh waktu yang belum berhasil lolos seleksi untuk menjadi pegawai penuh waktu. Mereka dipastikan tetap bekerja dan tidak akan diberhentikan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, guru PPPK paruh waktu yang belum lulus seleksi tetap dipertahankan statusnya. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti tes kembali pada periode berikutnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau nggak lulus, ya tetap mereka statusnya dipertahankan. Nggak dipecat atau dirumahkan,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Tito, pembiayaan bagi guru yang masih berstatus PPPK paruh waktu tetap berjalan. Anggaran tersebut bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Tidak ya. Tapi tetap dibiayai oleh Kemendikdasmen dari dana BOS sekolah, yang langsung dari Kemendikdasmen kepada sekolah itu,” ujarnya.
Tito menjelaskan, guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi akan mendapatkan kesempatan untuk dialihkan menjadi PPPK penuh waktu di bawah naungan Kemendikdasmen. Namun, jumlah guru yang dapat dialihkan masih bergantung pada hasil seleksi dan kuota yang tersedia.
Penataan tersebut mencakup lebih dari 172 ribu PPPK guru yang saat ini menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.
Selain skema pengalihan menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah bersama DPR RI juga membahas kemungkinan pengangkatan PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pembahasan mengenai status dan masa depan PPPK tersebut juga berkaitan dengan aspek pembiayaan. Tito menyebut pemerintah menyiapkan skema pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kemendikdasmen.
Dengan kebijakan tersebut, guru PPPK paruh waktu yang belum lolos seleksi penuh waktu tidak kehilangan pekerjaan. Mereka tetap menjalankan tugas sambil memperoleh kesempatan mengikuti seleksi berikutnya sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.***











































