Mendagri Pastikan 172 Ribu PPPK Guru Paruh Waktu Tak Dipecat, Masih Bisa Ikut Seleksi

Jumat, 18 September 2026 - 13:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Mendagri Tito Karnavian memastikan PPPK guru paruh waktu yang belum lolos seleksi menjadi pegawai penuh waktu tidak akan di-PHK atau dirumahkan. Mereka tetap mendapat pembiayaan melalui dana BOS dan berpeluang mengikuti seleksi kembali.

LOMBOKEDITOR.COM — Pemerintah memberikan kepastian mengenai nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru paruh waktu yang belum berhasil lolos seleksi untuk menjadi pegawai penuh waktu. Mereka dipastikan tetap bekerja dan tidak akan diberhentikan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, guru PPPK paruh waktu yang belum lulus seleksi tetap dipertahankan statusnya. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti tes kembali pada periode berikutnya.

“Kalau nggak lulus, ya tetap mereka statusnya dipertahankan. Nggak dipecat atau dirumahkan,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menurut Tito, pembiayaan bagi guru yang masih berstatus PPPK paruh waktu tetap berjalan. Anggaran tersebut bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Tidak ya. Tapi tetap dibiayai oleh Kemendikdasmen dari dana BOS sekolah, yang langsung dari Kemendikdasmen kepada sekolah itu,” ujarnya.

Tito menjelaskan, guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi akan mendapatkan kesempatan untuk dialihkan menjadi PPPK penuh waktu di bawah naungan Kemendikdasmen. Namun, jumlah guru yang dapat dialihkan masih bergantung pada hasil seleksi dan kuota yang tersedia.

Baca Juga :  Produksi Beras Nasional 2025 Naik 4,1 Juta Ton, Mentan Laporkan Langsung ke Presiden Prabowo

Penataan tersebut mencakup lebih dari 172 ribu PPPK guru yang saat ini menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.

Selain skema pengalihan menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah bersama DPR RI juga membahas kemungkinan pengangkatan PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pembahasan mengenai status dan masa depan PPPK tersebut juga berkaitan dengan aspek pembiayaan. Tito menyebut pemerintah menyiapkan skema pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kemendikdasmen.

Dengan kebijakan tersebut, guru PPPK paruh waktu yang belum lolos seleksi penuh waktu tidak kehilangan pekerjaan. Mereka tetap menjalankan tugas sambil memperoleh kesempatan mengikuti seleksi berikutnya sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.***

Berita Terkait

Kongres KOBI di Lombok Bahas Masa Depan Pendidikan Biologi Indonesia
Prabowo Perintahkan Revitalisasi Stasiun Gambir dan Monas, Kereta Api Bali Mulai Disiapkan
KONI Pusat Minta NTB Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028, Sejumlah Venue Dinilai Belum Memenuhi Syarat
Zulhas Tunjuk Mendag Budi Santoso Pimpin PAN NTB, Target Kursi DPRD Naik Dua Kali Lipat
Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut, Listyo Sigit Ungkap Strategi Tekan Karhutla
Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah SMA Gibran, Sebut Dokumen Tak Ditemukan dalam Persidangan MK
MotoGP Mandalika 2026 Tak Hanya Balapan, Deretan Musisi Siap Meriahkan Sirkuit
Mayjen TNI Edi Saputra Dilantik Jadi Pangdam XXX/Rinambora di NTB

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 08:48 WIB

Kongres KOBI di Lombok Bahas Masa Depan Pendidikan Biologi Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:47 WIB

KONI Pusat Minta NTB Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028, Sejumlah Venue Dinilai Belum Memenuhi Syarat

Selasa, 13 Oktober 2026 - 18:48 WIB

Zulhas Tunjuk Mendag Budi Santoso Pimpin PAN NTB, Target Kursi DPRD Naik Dua Kali Lipat

Minggu, 11 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut, Listyo Sigit Ungkap Strategi Tekan Karhutla

Jumat, 9 Oktober 2026 - 19:28 WIB

Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah SMA Gibran, Sebut Dokumen Tak Ditemukan dalam Persidangan MK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB