LOMBOKEDITOR.COM — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang pembacaan putusan terhadap lima anggota DPR RI nonaktif pada Rabu (5/11/2025). Sidang ini menjadi penentu atas dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sejumlah anggota dewan.
Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam membenarkan agenda tersebut. “Ya, benar. Hari ini MKD menjadwalkan pembacaan putusan terhadap lima anggota dewan yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/11).
Berdasarkan agenda resmi alat kelengkapan dewan (AKD), sidang pembacaan putusan dimulai pukul 10.30 WIB dan disiarkan langsung melalui Kanal YouTube DPR RI.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Persidangan MKD ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap lima anggota DPR, yaitu Adies Kadir, Surya Utama (Uya Kuya), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach.
Mereka sebelumnya dinonaktifkan oleh partai masing-masing setelah pernyataan dan aksi mereka dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 dinilai menimbulkan reaksi keras publik dan memicu demonstrasi pada Agustus lalu.
Menurut Dek Gam, MKD menerima surat dari pimpinan DPR sejak 15 Agustus 2025 untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. “Kami diminta menelusuri secara menyeluruh rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik,” jelasnya.
Dalam sidang pemeriksaan, masing-masing anggota dilaporkan atas dugaan tindakan yang dianggap tidak pantas:
Adies Kadir dilaporkan karena pernyataannya terkait tunjangan anggota DPR yang dinilai menyesatkan publik.
Nafa Urbach dinilai menunjukkan sikap hedonistik karena menyebut kenaikan tunjangan sebagai hal yang wajar.
Uya Kuya dan Eko Patrio disebut berjoget saat sidang berlangsung, yang dianggap merendahkan martabat lembaga.
Ahmad Sahroni diadukan karena menggunakan diksi yang tidak pantas di hadapan publik.
Dek Gam menegaskan, MKD akan memutuskan apakah kelima anggota tersebut terbukti melanggar kode etik dan sanksi yang akan diberikan sesuai ketentuan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti hasil sidang MKD secara proporsional.
“Terkait sidang MKD, prosesnya masih berjalan. Kami akan menghormati hasil dan mekanisme yang berlaku,” ujar Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/11).
Puan menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk menjaga integritas lembaga serta menegakkan disiplin dan etika jabatan bagi seluruh anggota dewan.
Sidang terbuka MKD ini menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas DPR RI dalam menegakkan etika kelembagaan. Publik dapat menyaksikan langsung proses pembacaan putusan melalui kanal resmi DPR RI.
Dengan langkah ini, DPR RI berharap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat terus meningkat melalui penegakan etika yang konsisten dan adil.***











































