KPK Sita Rp 1,6 Miliar dari OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, Ungkap Modus  Jatah Preman 

Rabu, 5 November 2025 - 08:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11), salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11), salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

LOMBOKEDITOR.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai sekitar Rp 1,6 miliar dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid. Uang tersebut terdiri atas pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan poundsterling.

“Barang bukti yang diamankan di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan poundsterling yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,6 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Budi mengungkapkan, Abdul Wahid diduga terlibat dalam praktik pemerasan dengan modus “jatah preman” (japrem) yang dibebankan kepada para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Modus tersebut digunakan dalam proses penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

 

“Terkait penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem sekian persen untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” jelas Budi.

KPK telah menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Lembaga antirasuah itu berencana mengumumkan nama-nama tersangka serta konstruksi perkara pada Rabu (5/11/2025).

Selain Gubernur Riau, KPK juga menangkap sembilan orang lainnya dalam OTT yang dilakukan di Riau pada Senin (4/11/2025). Di antara mereka adalah Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, Sekretaris Dinas Ferry Yunanda, serta Tata Maulana, orang kepercayaan Abdul Wahid.

Sementara Dani M. Nursalam, tenaga ahli Gubernur Riau, sempat tidak berada di lokasi saat operasi berlangsung dan kemudian menyerahkan diri ke KPK pada Selasa petang.

Baca Juga :  Sukses Melistriki GT World Challenge Asia 2025 di Mandalika, PLN Raih Apresiasi dari Berbagai Kalangan

Menanggapi penangkapan tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan partainya masih menunggu keterangan resmi dari KPK.

“Kita tunggu saja apa yang disampaikan KPK. Kita menunggu saja,” ujar Cak Imin di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan bahwa belum ada instruksi khusus dari DPP PKB terkait penangkapan Abdul Wahid.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Riau yang tersandung perkara korupsi. Sebelumnya, tiga gubernur Riau lain juga pernah terjerat kasus serupa.

KPK menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengusut dugaan pemerasan dan aliran uang terkait kasus Abdul Wahid untuk mengungkap aktor serta jaringan penerima manfaat di balik praktik “jatah preman” tersebut.***

 

 

 

Sumber Berita: ANTARA

Berita Terkait

Kongres KOBI di Lombok Bahas Masa Depan Pendidikan Biologi Indonesia
Prabowo Perintahkan Revitalisasi Stasiun Gambir dan Monas, Kereta Api Bali Mulai Disiapkan
KONI Pusat Minta NTB Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028, Sejumlah Venue Dinilai Belum Memenuhi Syarat
Zulhas Tunjuk Mendag Budi Santoso Pimpin PAN NTB, Target Kursi DPRD Naik Dua Kali Lipat
Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut, Listyo Sigit Ungkap Strategi Tekan Karhutla
Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah SMA Gibran, Sebut Dokumen Tak Ditemukan dalam Persidangan MK
MotoGP Mandalika 2026 Tak Hanya Balapan, Deretan Musisi Siap Meriahkan Sirkuit
Mayjen TNI Edi Saputra Dilantik Jadi Pangdam XXX/Rinambora di NTB

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 08:48 WIB

Kongres KOBI di Lombok Bahas Masa Depan Pendidikan Biologi Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:47 WIB

KONI Pusat Minta NTB Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028, Sejumlah Venue Dinilai Belum Memenuhi Syarat

Selasa, 13 Oktober 2026 - 18:48 WIB

Zulhas Tunjuk Mendag Budi Santoso Pimpin PAN NTB, Target Kursi DPRD Naik Dua Kali Lipat

Minggu, 11 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut, Listyo Sigit Ungkap Strategi Tekan Karhutla

Jumat, 9 Oktober 2026 - 19:28 WIB

Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah SMA Gibran, Sebut Dokumen Tak Ditemukan dalam Persidangan MK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB