Wagub NTB: Celah Fiskal Sempit, Tapi Jadi Tantangan untuk Berinovasi

Sabtu, 8 November 2025 - 06:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS

LOMBOKEDITOR.COM– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (7/11), yang juga mengagendakan persetujuan satu rancangan peraturan daerah (Raperda).

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi masa krusial bagi pemerintahan Iqbal–Dinda dalam mengoptimalkan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai penerapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru menjadi langkah awal penting bagi transformasi birokrasi menuju visi NTB Makmur dan Mendunia.

Baca Juga :  TRC Infrastruktur Mulai Bergerak di Sumbawa, Gubernur Iqbal: Tak Ada Perbedaan Pulau Lombok dan Sumbawa

Wagub menyebut kondisi fiskal daerah pada tahun 2026 cukup menantang. “Penurunan transfer pusat yang cukup signifikan telah berdampak pada hilangnya kantong-kantong pendanaan untuk belanja urusan pemerintahan kita,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa situasi tersebut justru menjadi dorongan untuk berinovasi.

“Semakin sempitnya celah fiskal, kita dipacu untuk dapat secara cerdas dan cermat mengalokasikan pendapatan yang ada ke dalam belanja yang menjadi prioritas pembangunan,” jelasnya.

Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp5,49 triliun, atau turun 15,40 persen dibanding APBD 2025.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer hingga 29,01 persen menjadi Rp2,48 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik 5,39 persen menjadi Rp2,96 triliun.

Baca Juga :  Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Sementara Belanja Daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp5,55 triliun, atau turun 14,47 persen dari tahun sebelumnya, dengan defisit sekitar Rp65,92 miliar. Wagub mengajak DPRD untuk membahas rancangan tersebut secara realistis, objektif, dan proporsional, dengan tetap mempertahankan arah pembangunan yang berkeadilan.

Pada kesempatan yang sama, Wagub menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), atas disetujuinya Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

“Besar harapan kita, regulasi yang dihasilkan ini benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan ke arah kemajuan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” tutupnya.***

 

 

 

 

Penulis : Robby Firmansyah

Editor : El Aru

Sumber Berita: Humas NTB

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal
Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya
Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera
Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani
Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam
Pelajar SMP Tewas Dibacok di Udayana, Wagub NTB Desak Patroli Malam Diperketat
Paripurna APBD NTB 2027 Ditunda hingga 12 November, Jubir Pemprov Ungkap Penyebabnya
Gubernur Iqbal Dorong Matadata Institute Perkuat Kebijakan Pembangunan NTB Berbasis Data

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:59 WIB

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Kamis, 5 November 2026 - 08:15 WIB

Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya

Senin, 2 November 2026 - 19:00 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Senin, 2 November 2026 - 18:54 WIB

Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Minggu, 1 November 2026 - 15:53 WIB

Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB