Pemkot Mataram Pastikan 528 Pegawai Non-ASN Tetap Bekerja

Kamis, 25 September 2025 - 20:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana

LOMBOKEDITOR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan sebanyak 528 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu tetap bisa melanjutkan pekerjaannya.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pemetaan dan perhitungan keuangan untuk menjamin keberlanjutan para tenaga non-ASN tersebut.

“Dari hasil hitung-hitungan kami, 528 pegawai non-ASN yang tidak masuk PPPK paruh waktu masih bisa bekerja. Kami berupaya maksimal agar mereka tidak dirumahkan,” ujar Mohan di Mataram, Kamis (25/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, mayoritas tenaga non-ASN tersebut bertugas di Rumah Sakit H. Moh Ruslan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan. Untuk sektor kesehatan, keberadaan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memungkinkan pembiayaan gaji ditanggung secara mandiri. Sementara di sektor pendidikan, pembayaran gaji ditangani melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Baca Juga :  Wagub NTB: Daerah Kami Jadi Ruang Eksperimen Pembangunan Nasional

“Yang perlu disiapkan hanya untuk pegawai non-ASN di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, termasuk satgas di Dinas Sosial,” jelas Mohan.

Namun, ia menegaskan gaji pegawai non-ASN tersebut masih sesuai skema lama, yakni Rp1,5 juta per bulan. Pemerintah Kota Mataram belum mampu menyesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang saat ini sekitar Rp2,8 juta.

“Rentang gaji sekarang dengan UMK cukup jauh, jadi harus dimaklumi,” tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, menyebutkan 528 pegawai non-ASN itu tidak masuk basis data PPPK paruh waktu karena sejumlah faktor. Di antaranya masa kerja belum dua tahun, kendala ijazah, tidak mengikuti seleksi PPPK tahap pertama maupun kedua, hingga ada yang ikut seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus.

Baca Juga :  Hari Perhubungan Nasional 2026, Gubernur Iqbal Tekankan Konektivitas Wilayah NTB

“Nasib mereka saat ini sedang dibahas di Kementerian PAN-RB. Kami berharap mereka tetap semangat bekerja sesuai tugas masing-masing dan tidak terpengaruh isu-isu soal dirumahkan,” tegas Taufik.

Dengan kepastian ini, ribuan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkot Mataram masih bisa bernapas lega meski harus menerima gaji di bawah UMK.***

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal
Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya
Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera
Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani
Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam
Pelajar SMP Tewas Dibacok di Udayana, Wagub NTB Desak Patroli Malam Diperketat
Paripurna APBD NTB 2027 Ditunda hingga 12 November, Jubir Pemprov Ungkap Penyebabnya
Gubernur Iqbal Dorong Matadata Institute Perkuat Kebijakan Pembangunan NTB Berbasis Data

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:59 WIB

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Kamis, 5 November 2026 - 08:15 WIB

Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya

Senin, 2 November 2026 - 19:00 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Senin, 2 November 2026 - 18:54 WIB

Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Minggu, 1 November 2026 - 15:53 WIB

Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB