LOMBOKEDITOR.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat langkah baru dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat. NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) spesifik mengenai pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi melalui kelembagaan Posyandu.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas mandat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 sekaligus upaya menyelaraskan inovasi Posyandu Keluarga yang telah berkembang di NTB dengan kebijakan nasional.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan integrasi enam SPM melalui Posyandu diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“SPM ini adalah salah satu bentuk pola yang kita harapkan agar seluruh pembangunan terintegrasi dengan meninggalkan ego sektoral di masing-masing dinas. Enam SPM ini kita harapkan bisa saling melihat dan mengecek,” kata Indah saat Workshop Perumusan Implementasi Pergub Nomor 7 Tahun 2026 dan Pergub Nomor 11 Tahun 2026 di Lombok Raya Hotel, Selasa (6/10/2026
Menurut Indah, Posyandu dipilih sebagai salah satu ujung tombak implementasi karena keberadaannya telah dekat dengan masyarakat dan melayani berbagai kelompok usia.
Posyandu di NTB tidak hanya berkaitan dengan pelayanan balita, tetapi telah berkembang untuk mencakup kebutuhan masyarakat sepanjang siklus kehidupan, termasuk kelompok lansia
“Posyandu ini adalah tempat yang betul-betul masyarakat, dari balita sampai lansia, hadir dengan kewajibannya, dan tahu tanggal pelaksanaannya,” ujarnya
Dengan posisi tersebut, Posyandu dinilai dapat menjadi titik awal untuk mendeteksi berbagai persoalan masyarakat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Selain pelayanan kesehatan, Posyandu juga dapat berfungsi sebagai ruang penyerapan aspirasi, pendataan persoalan warga, serta sosialisasi berbagai program pembangunan
Indah meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan fungsi tersebut untuk mendukung pencapaian target enam SPM.
“Kesuksesan pembangunan tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur fisik, melainkan dari pemerataan layanan dasar,” katanya
Kepala Bappeda Provinsi NTB Nelly Yuniarti menjelaskan enam bidang SPM yang diintegrasikan melalui Posyandu.
Pertama, bidang pendidikan, yang mencakup antara lain layanan PAUD dan literasi digital.
Kedua, bidang kesehatan, mulai dari deteksi dini hingga rujukan lintas usia.
Ketiga, bidang pekerjaan umum, khususnya edukasi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi.
Keempat, bidang perumahan rakyat, termasuk identifikasi hunian layak dan pengembangan pekarangan pangan lokal.
Kelima, bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), terutama berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Keenam, bidang sosial, yang mencakup pendataan fakir miskin dan penyaluran bantuan sosial.
Menurut Nelly, pemerintah tidak ingin penerapan SPM berhenti sebagai dokumen administratif.
Karena itu, Pemprov NTB menerbitkan Pergub Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM 2026–2029 sebagai landasan implementasi.
Regulasi tersebut menjadi acuan bagi instansi teknis untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran melalui KUA-PPAS/APBD, pelaksanaan program hingga pengawasan.
“Kami ingin betul-betul mulai men-tagging OPD melakukan apa. Kami di Bappeda juga menjaga OPD agar dalam melaksanakan tugasnya, dipenuhi juga dengan ‘amunisinya’,” kata Nelly.
Integrasi enam SPM tersebut membuat fungsi Posyandu diperluas dari layanan kesehatan dasar menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih terpadu di tingkat desa dan kelurahan.
Implementasinya membutuhkan keterlibatan kader Posyandu, tim pembina, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat, serta OPD teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
OPD yang terlibat antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, serta Satpol PP.
Pimpinan Program SKALA NTB Lalu Anja Kusuma mengapresiasi kebijakan tersebut.
Menurutnya, NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki Pergub mengenai Posyandu untuk penerapan SPM.
“Di Indonesia, baru Provinsi NTB yang punya Peraturan Gubernur tentang Posyandu untuk penerapan SPM,” katanya.
Program SKALA merupakan kerja sama Indonesia dan Australia yang berfokus pada penguatan sinergi dan kolaborasi untuk mempercepat pemenuhan layanan dasar.
Workshop lintas sektor tersebut diharapkan menjadi tahap awal untuk memastikan kebijakan SPM terintegrasi tidak hanya kuat dari sisi regulasi, tetapi juga menghasilkan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, Posyandu di NTB tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai simpul pelayanan dasar yang menghubungkan berbagai kebutuhan warga di tingkat paling dekat dengan masyarakat.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































