Kementerian Agama (Kemenag) NTB mengakui baru mengetahui dugaan kekerasan seksual di Ponpes Abul Barokat Wannafahat NWDI, Lombok Tengah, setelah kasus tersebut viral di media sosial. Pernyataan ini muncul di tengah informasi bahwa perkara tersebut telah dilaporkan ke kepolisian sejak Februari 2025.
LOMBOKEDITOR.COM – Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakui baru mengetahui dugaan kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Abul Barokat Wannafahat NWDI, Lombok Tengah, setelah video mengenai perkara tersebut viral di media sosial.
Kepala Bidang Pondok Pesantren Kemenag NTB, M Ali Fikri, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi mengenai dugaan kasus tersebut sebelum video beredar luas.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Informasi kasus ini kami dapatkan sejak viral di video. Kami tidak tahu informasi tentang kasus ini sebelum-sebelumnya. Setelah viral baru kami terjun dan kami ada satgas pondok pesantren yang menangani itu,” ujar Ali Fikri, Rabu (23/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena muncul informasi bahwa dugaan perkara kekerasan seksual tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian sejak Februari 2025.
Polisi juga disebut telah menangani perkara tersebut sebelumnya, meski dalam prosesnya komunikasi dengan korban dilaporkan sempat terputus.
Mencuatnya dugaan kasus tersebut membuat sejumlah wali santri memilih menjemput anak mereka dari lingkungan pesantren.
Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan keberlanjutan pendidikan para santri.
Aktivitas pembelajaran di Ponpes Abul Barokat Wannafahat NWDI saat ini disebut dihentikan. Kondisi tersebut berdampak terhadap santri tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA).
Kemenag NTB mengatakan salah satu fokus utama saat ini adalah memastikan para santri tetap mendapatkan hak pendidikan meski tidak lagi belajar di pondok pesantren tersebut.
“Saat ini Kemenag tengah fokus memperjuangkan pendidikan bagi santri yang berhenti dari ponpes. Ke mana mereka akan masuk, apakah ke negeri atau sekolah agama,” kata Ali Fikri.
Kemenag telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu santri yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
Sementara bagi santri yang memilih melanjutkan pendidikan di sekolah agama, Kemenag akan membantu proses perpindahannya.
“Kalau ke negeri kami sudah berkoordinasi dengan Dikbud. Kalau sekolah agama kami sendiri yang akan bantu. Intinya tidak boleh ada yang putus sekolah,” tegasnya.
Pernyataan Kemenag NTB yang baru mengetahui kasus setelah viral juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan terhadap pondok pesantren.
Ali Fikri mengakui bahwa dugaan kekerasan di lingkungan pesantren bukan hanya terjadi dalam satu kasus.
“Sejauh ini memang banyak kejadian, dan kami tidak pernah tahu,” ungkapnya.
Meski demikian, Kemenag NTB menyatakan tidak ingin mengambil tindakan hanya berdasarkan informasi yang belum diverifikasi.
Kemenag akan melakukan asesmen terhadap kondisi para santri yang terdampak bersama Dinas Sosial melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
“Apakah tidak takut dibully? Semuanya nanti kami assessment bersama Dinas Sosial melalui Unit PPA,” ujarnya
Mengenai proses hukum, Kemenag NTB menyatakan mendukung langkah kepolisian dalam menangani dugaan kekerasan seksual tersebut.
Ali Fikri mengatakan sikap Kemenag sejalan dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), yakni meminta kepolisian segera melakukan penanganan terhadap perkara tersebut.
“Tanggapan kami sama seperti LPA, meminta agar polisi Polresta Lombok Tengah segera bertindak,” katanya.
Kemenag NTB juga mengimbau seluruh pengelola pondok pesantren meningkatkan mekanisme pengaduan dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh pondok pesantren untuk memasang banner pengaduan. Jika ada perlakuan kekerasan seksual segera hubungi nomor yang kami cantumkan,” ujar Ali Fikri.
Kemenag NTB kini menyatakan fokus pada dua hal, yakni memastikan proses penanganan dugaan perkara berjalan sesuai kewenangan aparat serta menjamin para santri yang terdampak tetap memperoleh hak pendidikan.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































