LOMBOKEDITOR– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendalami dugaan korupsi dalam penyerahan dan pengelolaan Anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB tahun 2025. Hingga kini, sebanyak sepuluh orang telah diperiksa dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung.
“Masih dalam tahap penyelidikan. Informasinya sekitar sepuluh orang sudah diperiksa,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTB, Efrien Saputera, Jumat (8/8/2025).
Efrien belum membeberkan secara rinci identitas para pihak yang telah diperiksa. Namun berdasarkan pantauan detikBali, sejumlah anggota DPRD NTB yang sudah dimintai keterangan antara lain Indra Jaya Usman, Abdul Rahim, Wakil Ketua I Lalu Wirajaya, Wakil Ketua II Yek Agil, Nanik Suryatiningsih, Marga Harun, Ruhaiman, dan Hamdan Kasim.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Uang yang diselidiki Kejati NTB diduga merupakan “fee” atau gratifikasi terselubung dalam proses pengelolaan Pokir. Besarannya diperkirakan mencapai Rp150 hingga Rp300 juta per orang.
Sebelumnya, Kejati NTB juga telah memeriksa Nanik Suryatiningsih, anggota DPRD NTB sekaligus istri mantan Bupati Lombok Barat Zaini Arony. Pemeriksaan dilakukan atas inisiatif pribadi Nanik, tanpa ada surat panggilan resmi dari kejaksaan.
“Iya, beliau datang sendiri ke Kejati untuk menjelaskan soal Pokir. Kalau soal materi, langsung ke penyidik saja,” ujar kuasa hukum Nanik, Hijrat Prayitno.
Hijrat menegaskan bahwa kliennya tidak menerima dana ilegal tersebut. “Nggak ada menerima. Intinya begitu, tidak menerima uang apa pun,” katanya.
Kejati NTB akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan aliran dana ‘siluman’ tersebut.***











































