LOMBOKEDITOR – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) membongkar dugaan penyalahgunaan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan dua pengusaha penggilingan padi berinisial HM dan Z sebagai tersangka.
Modus yang digunakan yakni membuka kemasan asli beras SPHP Bulog ukuran lima kilogram, mencampurnya dengan beras lain, kemudian mengemas ulang menggunakan karung polos untuk dijual kembali.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Tim Subdit I Industri, Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda NTB setelah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan beras subsidi.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid mengatakan, praktik tersebut ditemukan di dua lokasi dengan modus yang hampir sama.
“Dari hasil penyelidikan, terungkap adanya aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan beras subsidi SPHP Bulog kemasan lima kilogram,” katanya, Kamis (29/10/2026).
“Jadi, ada dua kasus dengan modus yang hampir serupa,” ucapnya.
Kasus pertama terungkap di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Dalam perkara ini, polisi menetapkan HM, pemilik usaha penggilingan padi, sebagai tersangka karena diduga mengolah kembali beras SPHP untuk dijual dengan kemasan berbeda.
HM diketahui membeli 400 kemasan beras SPHP Bulog ukuran lima kilogram atau setara dua ton dari Pasar Gerung. Beras tersebut dibeli dengan harga Rp60.000 per kemasan atau Rp12.000 per kilogram.
Beras subsidi itu kemudian dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dicampur dengan beras hasil penggilingan padi. Selanjutnya, beras dikemas kembali menggunakan karung polos berukuran 50 kilogram untuk dijual kepada pedagang atau pengampas beras.
Beras hasil pengemasan ulang tersebut dijual dengan harga Rp650.000 per karung atau Rp13.000 per kilogram. Dari selisih harga beli dan harga jual, HM memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000 per kilogram.
Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak awal Juni 2026.
Kasus kedua ditemukan di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Polisi menangkap seorang pengusaha penggilingan padi berinisial Z yang diduga menjalankan modus serupa.
Z diketahui membeli 300 kemasan beras SPHP Bulog ukuran lima kilogram atau setara 1,5 ton dari pengampas beras SPHP di wilayah Ungga. Beras tersebut dibeli dengan harga Rp60.000 per kemasan atau Rp12.000 per kilogram.
Setelah kemasan aslinya dibuka, beras tersebut dikemas ulang ke dalam karung polos berukuran 25 kilogram untuk diperdagangkan ke wilayah Bali.
Beras hasil pengemasan ulang itu dijual dengan harga Rp312.500 per karung atau Rp12.500 per kilogram. Berdasarkan selisih harga beli dan jual, Z memperoleh keuntungan sekitar Rp500 per kilogram.
Dari hasil penyelidikan, Z diduga telah melakukan aktivitas tersebut sebanyak empat kali sejak awal Agustus 2026.
Dalam pengungkapan kasus di Lombok Barat, penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain 440 karung beras SPHP Bulog kemasan lima kilogram, 396 lembar kemasan SPHP yang telah dibuka, 165 lembar karung putih berlabel UD Sri Ayu, serta 99 karung beras ukuran 50 kilogram berlabel UD Sri Ayu.
Polisi juga mengamankan timbangan digital dan mesin jahit karung yang diduga digunakan dalam proses pengemasan ulang.
Sementara itu, dari lokasi di Lombok Tengah, penyidik menyita 51 karung beras SPHP yang telah dikemas ulang dalam karung polos berukuran 25 kilogram, 45 karung beras SPHP kemasan lima kilogram, 200 lembar karung polos ukuran 25 kilogram, serta 1.600 lembar karung bekas kemasan beras SPHP lima kilogram.
Barang bukti lainnya meliputi timbangan digital, mesin jahit karung, dan gunting.
Polda NTB menyatakan penanganan perkara tersebut terus dilakukan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan beras subsidi serta memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai peruntukannya.
Beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras bagi masyarakat. Penyalahgunaan kemasan dan penjualan kembali dengan kemasan berbeda berpotensi mengganggu pengawasan distribusi program tersebut***











































