LOMBOKEDITOR.COM– Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau orang yang diproses secara hukum. Pengembalian kerugian negara melalui pemulihan aset (asset recovery) juga harus menjadi prioritas.
Penegasan tersebut disampaikan Rudianto saat kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, penanganan tindak pidana yang merugikan keuangan negara harus memberikan hasil nyata bagi negara dan masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan proses hukum tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, tetapi juga diarahkan pada upaya mengembalikan aset atau kerugian negara.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang paling utama adalah bagaimana pemulihan kerugian negara bisa masuk kembali ke kas negara. Itu jauh lebih penting daripada menghukum seseorang, tetapi tidak ada pengembalian kerugian negara,” ujar Rudianto.
Ia mengingatkan, penanganan perkara tindak pidana khusus harus mengutamakan kualitas dan manfaat, bukan sekadar mengejar jumlah kasus atau menargetkan pihak tertentu.
“Hukum tidak boleh berbasis target atau kuantitas, melainkan kualitas. Jangan asal ada aduan lalu ditindaklanjuti tanpa menghasilkan manfaat nyata bagi keuangan negara,” tegasnya.
Selain membahas kualitas penegakan hukum, Komisi III DPR RI juga menghimpun masukan dari aparat penegak hukum terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Masukan tersebut mencakup jenis tindak pidana yang dapat dimasukkan dalam cakupan aturan serta mekanisme perampasan aset, termasuk kaitannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Rudianto mengatakan, pendapat tertulis dari kepolisian dan kejaksaan diperlukan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan aturan tersebut.
“Kami meminta pendapat tertulis dari rekan-rekan aparat penegak hukum mengenai jenis tindak pidana apa saja yang sebaiknya dimasukkan dalam cakupan perampasan aset serta bagaimana mekanismenya. Ini kami tanyakan kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif,” jelasnya.
Ia berharap penegakan hukum di NTB semakin mengedepankan profesionalisme, kepastian hukum, dan pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya menghasilkan sanksi bagi pelaku yang terbukti bersalah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.***











































