Awal Mula OTT Bupati Ponorogo di Skandal Jual-beli Jabatan, Mencuat Rencana Direktur RSUD Digantikan Sugiri Sancoko

Minggu, 9 November 2025 - 07:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menyoroti fakta terkini kasus dugaan korupsi dalam praktik mutasi jabatan yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. (Instagram.com/@sugirisancoko26)

Menyoroti fakta terkini kasus dugaan korupsi dalam praktik mutasi jabatan yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. (Instagram.com/@sugirisancoko26)

LOMBOKEDITOR.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Kasus tersebut mencakup dugaan suap dalam mutasi jabatan, pengaturan proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Empat tersangka yang ditetapkan KPK yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Sekretaris Daerah Agus Pramono (AGP), Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), dan pihak swasta Sucipto (SC). Mereka diduga kuat terlibat dalam praktik jual-beli jabatan dan pengaturan proyek bernilai miliaran rupiah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat dari hasil pemeriksaan intensif dan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 7 November 2025.

“Dari hasil pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan, ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11/2025) malam.

“Maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka,” sambungnya.

Baca Juga :  Jaksa Tuntut 2,5 tahun Penjara Eks Kabid SMK NTB terjaring OTT Rp50 Juta

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 13 orang, termasuk Sugiri, Agus, dan Yunus. Dari tangan mereka, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai Rp500 juta

Asep menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada awal tahun 2025. Saat itu, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, mendengar kabar bahwa dirinya akan dicopot dari jabatan oleh Bupati Sugiri Sancoko.

“Oleh karena itu, Yunus langsung berkoordinasi dengan AGP selaku Sekretaris Daerah Ponorogo,” ujar Asep. Langkah tersebut diambil untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Bupati Sugiri, dengan tujuan agar posisinya sebagai direktur tidak diganti.

KPK menyebut penyerahan uang dilakukan dalam beberapa tahap. Pada Februari 2025, Yunus memberikan uang Rp400 juta melalui ajudan Bupati Sugiri. Kemudian pada April hingga Agustus 2025, ia menyerahkan Rp325 juta kepada Sekda Agus Pramono. Terakhir, pada November 2025, Yunus kembali memberikan Rp500 juta kepada Ninik, kerabat Sugiri.

Baca Juga :  Briptu Rizka Sintiyani Jadi Tersangka Pembunuhan Sang Suami, Brigadir Esco Faska

Total suap yang terkumpul mencapai Rp1,25 miliar, terdiri dari Rp900 juta untuk Sugiri dan Rp325 juta untuk Agus.

Asep menambahkan, sebelum OTT dilakukan, pada 3 November 2025, Sugiri sempat meminta uang tambahan sebesar Rp1,5 miliar kepada Yunus dan menagihnya dua hari kemudian. Sebagian uang kemudian diserahkan melalui pegawai Bank Jatim berinisial ED, atas koordinasi rekan Yunus bernama IBP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk Sugiri dan Agus, KPK menjerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Yunus disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor.

Asep memastikan, KPK masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. “Kami akan menelusuri aliran dana, sumber uang, dan siapa saja yang turut menikmati hasil kejahatan ini,” tegasnya.***

 

 

Berita Terkait

Dua Bulan, Polda NTB Ungkap Tiga Kasus TPPO, Tujuh Orang Jadi Tersangka
Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram
Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri
Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan
Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram
Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara
Pasca Pembacokan Remaja di Jalan Udayana, Polda NTB Tingkatkan Patroli Kawasan Rawan
Polda NTB Bongkar Oplos Beras SPHP di Lombok Barat dan Lombok Tengah, Dua Pengusaha Jadi Tersangka

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:17 WIB

Dua Bulan, Polda NTB Ungkap Tiga Kasus TPPO, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Kamis, 5 November 2026 - 19:14 WIB

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram

Kamis, 5 November 2026 - 19:05 WIB

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Senin, 2 November 2026 - 18:48 WIB

Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan

Senin, 2 November 2026 - 18:44 WIB

Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Dua Bulan, Polda NTB Ungkap Tiga Kasus TPPO, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:17 WIB