LOMBOKEDITOR.COM– Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Energi Selaparang, badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Dalam proses penyidikan, kepolisian masih melanjutkan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, terutama terkait tahapan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Direktur Ditreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Ade Zamrah, Minggu (1/11/2026), mengatakan penyidik masih mengumpulkan keterangan dan memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi proses penyidikan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selanjutnya nanti masih ada tahapan ke BPK NTB,” kata Ade.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan BPK sebelumnya sudah dilakukan. Namun, komunikasi antara penyidik dan auditor BPK akan terus berlanjut sesuai kebutuhan penanganan perkara.
“Koordinasi sudah, kemudian koordinasi tidak bisa sekali, nanti koordinasi berlanjut terus,” ujarnya.
Penyidikan Telusuri Bisnis AMDK dan SPBN
Dalam perkara ini, penyidik mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran PT Energi Selaparang selama periode 2019–2024.
Pengusutan awal difokuskan pada lini usaha produksi air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Asel atau Air Selaparang.
Selain itu, penyidik juga mendapat saran dari BPK NTB untuk menelusuri pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN).
Bisnis AMDK tersebut diketahui menggunakan sumber pendanaan dari penyertaan modal pemerintah daerah dan pinjaman perbankan.
Penyidik turut menelusuri kemungkinan adanya aset milik pemerintah daerah yang dijadikan agunan dalam pinjaman tersebut.
Penelusuran terhadap dua lini usaha itu menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut.
PT Energi Selaparang Bermodal Rp11 Miliar
PT Energi Selaparang merupakan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2014.
Perusahaan tersebut didirikan dengan modal Rp11 miliar untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha, meliputi pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa.
Selain memproduksi air minum dalam kemasan, perusahaan juga mengelola penyediaan bahan bakar minyak bagi nelayan melalui SPBN di Tanjung Luar serta tempat pelelangan ikan (TPI) Labuhan Haji, Lombok Timur.
Namun, kedua lini usaha tersebut disebut sempat tidak beroperasi selama sekitar tiga tahun dan mengalami kondisi keuangan yang kurang baik.
Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar kepada perusahaan tersebut.
Hingga kini, penyidik Polda NTB masih melanjutkan pendalaman perkara, termasuk koordinasi dengan BPK untuk proses penghitungan kerugian keuangan negara.
Kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan yang diusut kepolisian belum dapat disamakan dengan kesimpulan hukum bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sebelum proses hukum membuktikannya***











































