Tak Berhenti pada Vonis 7 Tahun, Polda NTB dan PPATK Telusuri Aset Mandari

Rabu, 23 September 2026 - 14:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj

Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj

NTB bersama PPATK masih menelusuri aliran dana dan aset Ni Nyoman Juliandari alias Mandari, terpidana perkara peredaran narkotika yang tetap dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Penyidik belum mengungkap jumlah maupun nilai aset yang diduga berkaitan


LOMBOKEDITOR.COM – Penanganan perkara Ni Nyoman Juliandari alias Mandari tidak berhenti setelah dirinya dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dalam perkara narkotika.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) kini masih mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara narkotika tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam prosesnya, Polda NTB menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan serta kepemilikan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj mengatakan penelusuran masih berlangsung dan dilakukan secara tertutup.

“Jadi, aset berharga Mandari masih berjalan,” kata Roman di Mataram, Selasa (22/9/2026).

Roman mengatakan penyidik masih perlu menelusuri asal-usul kepemilikan dan sumber dana dari setiap aset yang ditemukan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara harta kekayaan yang dimiliki dengan tindak pidana narkotika yang telah diputus pengadilan.

Penyidik juga melibatkan PPATK untuk menganalisis transaksi perbankan serta aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Baca Juga :  Polda NTB Lacak Pelaku Perusakan Rumah Brigadir Rizka Lewat Rekaman Video

“Nanti kalau sudah ada hasil lengkap, pasti akan kami sampaikan,” ujar Roman

Menurut Roman, perkara narkotika yang menjerat Mandari menjadi tindak pidana asal dalam pengembangan dugaan TPPU.

“Artinya, tindak pidana asalnya sudah ada,” kata Roman.

Pengusutan TPPU diarahkan untuk mengetahui aliran dana sekaligus mengidentifikasi kekayaan yang diduga diperoleh atau disamarkan dari hasil tindak pidana.

Penyidik sebelumnya juga telah mendata sejumlah harta bergerak dan tidak bergerak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk tanah dan bangunan.

Namun, hingga kini Polda NTB belum mengungkap secara resmi jumlah maupun nilai aset yang dapat dikaitkan dengan perkara tersebut. Penyidik juga belum mengumumkan adanya penyitaan baru.

Kasus Mandari bermula dari pengembangan penangkapan seorang pria bernama Rana alias Agung di kawasan Abian Tubuh, Kota Mataram.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 1,9 gram dan uang tunai Rp16,9 juta.

Dari pemeriksaan terhadap Agung, penyidik kemudian mengembangkan kasus dan mengarah kepada sejumlah orang lain.

Mandari bersama suaminya, I Gede Bayu Pratama, kemudian ditangkap di kawasan Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, ketika hendak menuju Bali melalui jalur laut.

Keduanya kemudian didakwa terlibat dalam pemufakatan jahat dalam perkara peredaran narkotika.

Baca Juga :  Dari Syok hingga Jadi Tersangka: Kisah Pilu di Balik Kematian Brigadir Esco

Pengadilan Negeri Mataram sempat menjatuhkan vonis bebas terhadap Mandari dan Gede Bayu pada November 2022.

Jaksa kemudian mengajukan kasasi. Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut dan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Mandari serta empat tahun penjara kepada Gede Bayu.

Keduanya juga dijatuhi denda masing-masing Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan.

Mandari kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1369 PK/PID.SUS/2026 yang diputus pada 17 April 2026, majelis hakim mengadili kembali perkara tersebut.

Namun, hukuman terhadap Mandari tetap tujuh tahun penjara.

Dalam putusan tersebut, Mandari dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara Gede Bayu tetap menjalani hukuman empat tahun penjara.

Putusan perkara narkotika tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan pengusutan dugaan TPPU.

Penyidikan kini difokuskan pada penelusuran aliran dana dan aset untuk mengetahui apakah terdapat kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana atau telah disamarkan.

Polda NTB menegaskan proses penyidikan dugaan TPPU tetap dapat berjalan meskipun Mandari nantinya telah selesai menjalani hukuman dalam perkara pokok narkotika.

 

 

Berita Terkait

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram
Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri
Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan
Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram
Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara
Pasca Pembacokan Remaja di Jalan Udayana, Polda NTB Tingkatkan Patroli Kawasan Rawan
Polda NTB Bongkar Oplos Beras SPHP di Lombok Barat dan Lombok Tengah, Dua Pengusaha Jadi Tersangka
Tiga Penambang Tewas di Sumbawa, Polda NTB Selidiki Legalitas Tambang

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:14 WIB

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram

Kamis, 5 November 2026 - 19:05 WIB

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Senin, 2 November 2026 - 18:48 WIB

Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan

Senin, 2 November 2026 - 18:44 WIB

Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram

Senin, 2 November 2026 - 18:35 WIB

Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB