Kemenag NTB Akui Baru Tahu Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Lombok Tengah Setelah Viral

Rabu, 23 September 2026 - 14:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Agama (Kemenag) NTB mengakui baru mengetahui dugaan kekerasan seksual di Ponpes Abul Barokat Wannafahat NWDI, Lombok Tengah, setelah kasus tersebut viral di media sosial. Pernyataan ini muncul di tengah informasi bahwa perkara tersebut telah dilaporkan ke kepolisian sejak Februari 2025.


LOMBOKEDITOR.COM – Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakui baru mengetahui dugaan kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Abul Barokat Wannafahat NWDI, Lombok Tengah, setelah video mengenai perkara tersebut viral di media sosial.

Kepala Bidang Pondok Pesantren Kemenag NTB, M Ali Fikri, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi mengenai dugaan kasus tersebut sebelum video beredar luas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Informasi kasus ini kami dapatkan sejak viral di video. Kami tidak tahu informasi tentang kasus ini sebelum-sebelumnya. Setelah viral baru kami terjun dan kami ada satgas pondok pesantren yang menangani itu,” ujar Ali Fikri, Rabu (23/9/2026).

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena muncul informasi bahwa dugaan perkara kekerasan seksual tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian sejak Februari 2025.

Polisi juga disebut telah menangani perkara tersebut sebelumnya, meski dalam prosesnya komunikasi dengan korban dilaporkan sempat terputus.

Mencuatnya dugaan kasus tersebut membuat sejumlah wali santri memilih menjemput anak mereka dari lingkungan pesantren.

Baca Juga :  Kejati NTB Periksa 10 Orang Terkait Dugaan Uang ‘Siluman’ Anggaran Pokir DPRD

Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan keberlanjutan pendidikan para santri.

Aktivitas pembelajaran di Ponpes Abul Barokat Wannafahat NWDI saat ini disebut dihentikan. Kondisi tersebut berdampak terhadap santri tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA).

Kemenag NTB mengatakan salah satu fokus utama saat ini adalah memastikan para santri tetap mendapatkan hak pendidikan meski tidak lagi belajar di pondok pesantren tersebut.

“Saat ini Kemenag tengah fokus memperjuangkan pendidikan bagi santri yang berhenti dari ponpes. Ke mana mereka akan masuk, apakah ke negeri atau sekolah agama,” kata Ali Fikri.

Kemenag telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu santri yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

Sementara bagi santri yang memilih melanjutkan pendidikan di sekolah agama, Kemenag akan membantu proses perpindahannya.

“Kalau ke negeri kami sudah berkoordinasi dengan Dikbud. Kalau sekolah agama kami sendiri yang akan bantu. Intinya tidak boleh ada yang putus sekolah,” tegasnya.

Pernyataan Kemenag NTB yang baru mengetahui kasus setelah viral juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan terhadap pondok pesantren.

Ali Fikri mengakui bahwa dugaan kekerasan di lingkungan pesantren bukan hanya terjadi dalam satu kasus.

“Sejauh ini memang banyak kejadian, dan kami tidak pernah tahu,” ungkapnya.

Baca Juga :  Polisi Usut Dugaan Pencucian Uang Dua Bandar Narkoba di NTB

Meski demikian, Kemenag NTB menyatakan tidak ingin mengambil tindakan hanya berdasarkan informasi yang belum diverifikasi.

Kemenag akan melakukan asesmen terhadap kondisi para santri yang terdampak bersama Dinas Sosial melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

“Apakah tidak takut dibully? Semuanya nanti kami assessment bersama Dinas Sosial melalui Unit PPA,” ujarnya

Mengenai proses hukum, Kemenag NTB menyatakan mendukung langkah kepolisian dalam menangani dugaan kekerasan seksual tersebut.

Ali Fikri mengatakan sikap Kemenag sejalan dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), yakni meminta kepolisian segera melakukan penanganan terhadap perkara tersebut.

“Tanggapan kami sama seperti LPA, meminta agar polisi Polresta Lombok Tengah segera bertindak,” katanya.

Kemenag NTB juga mengimbau seluruh pengelola pondok pesantren meningkatkan mekanisme pengaduan dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh pondok pesantren untuk memasang banner pengaduan. Jika ada perlakuan kekerasan seksual segera hubungi nomor yang kami cantumkan,” ujar Ali Fikri.

Kemenag NTB kini menyatakan fokus pada dua hal, yakni memastikan proses penanganan dugaan perkara berjalan sesuai kewenangan aparat serta menjamin para santri yang terdampak tetap memperoleh hak pendidikan.***

 

 

Editor : Redaksi Lombok Editor

Berita Terkait

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram
Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri
Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan
Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram
Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara
Pasca Pembacokan Remaja di Jalan Udayana, Polda NTB Tingkatkan Patroli Kawasan Rawan
Polda NTB Bongkar Oplos Beras SPHP di Lombok Barat dan Lombok Tengah, Dua Pengusaha Jadi Tersangka
Tiga Penambang Tewas di Sumbawa, Polda NTB Selidiki Legalitas Tambang

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:14 WIB

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram

Kamis, 5 November 2026 - 19:05 WIB

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Senin, 2 November 2026 - 18:48 WIB

Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan

Senin, 2 November 2026 - 18:44 WIB

Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram

Senin, 2 November 2026 - 18:35 WIB

Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB