LOMBOKEDITOR.COM — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram memastikan pembangunan lanjutan Bale Mentaram tetap berjalan sesuai rencana. Proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp60 miliar pada tahun 2026 tersebut disebut tidak akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning menegaskan pelaksanaan proyek tetap berjalan meski proses tender baru berlangsung pada September 2026.
“Saya pastikan tidak mungkin jadi Silpa. Karena apa? Proyek kita kan berjalan terus, tidak mungkin dia menjadi Silpa,” tegas Lale, Rabu (16/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Lale menjelaskan pembangunan Bale Mentaram menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi years) dengan masa pelaksanaan selama tiga tahun.
Dengan skema tersebut, pekerjaan tidak diwajibkan selesai dalam satu tahun anggaran. Kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan sesuai kontrak dan tahapan progres yang telah ditetapkan.
“Kita sudah kontrak, kita menyerahkan lapangan 100 persen ke dia selama jangka waktu tiga tahun. Dia bebas untuk melaksanakan kapan dia menyelesaikan. Tidak ada pembatasan waktu,” jelasnya.
Menurut Lale, ketersediaan anggaran pada tahun berjalan tidak menjadi satu-satunya batas bagi kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Rekanan tetap dapat melanjutkan progres pekerjaan sepanjang memiliki kemampuan pembiayaan sesuai ketentuan kontrak.
“Tidak ada pembatasan rekanan itu harus bekerja dengan uang yang tersedia. Boleh dia terus bekerja, sepanjang kita sudah warning, ‘Saya punya uang sekian sekarang’. Tapi terserah kalau misalnya mau lanjut progresnya sepanjang dia kuat modal, silakan,” ujarnya.
PUPR Mataram menargetkan pekerjaan struktur gedung dapat direalisasikan pada tahun ini.
Lale mengatakan pekerjaan struktur secara teknis dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan.
“Bisa. Struktur berdiri, dalam jangka waktu tiga bulan selesai dia,” katanya.
Ia juga memastikan pelaksanaan proyek masih berada dalam jalur yang telah direncanakan pemerintah daerah
“Masih. Masih kita on the track,” tegas Lale.
Sebelumnya, proses pembangunan Bale Mentaram mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kota Mataram. Dewan mempertanyakan proses tender yang baru mulai berjalan pada September, sementara anggaran pembangunan telah dialokasikan dalam skema tahun jamak.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron mengatakan Pemkot Mataram sebelumnya telah menandatangani nota kesepakatan pembangunan Kantor Wali Kota dengan total anggaran Rp200 miliar.
Anggaran tersebut direncanakan menggunakan skema multi years, yakni Rp60 miliar untuk 2026, Rp70 miliar pada 2027, dan Rp70 miliar pada 2028.
“Untuk tender Kantor Wali Kota ini, saya menganggap Pemkot tidak serius. Kita sudah menandatangani nota kesepakatan, anggarannya Rp200 miliar dengan skema multiyears. Tahun 2026 Rp60 miliar, 2027 Rp70 miliar dan 2028 Rp70 miliar. Tapi sampai September baru mulai,” kata Ahmad.
Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dan potensi tidak maksimalnya realisasi anggaran tahun pertama.
Namun, PUPR Kota Mataram menegaskan skema kontrak tahun jamak memberikan ruang bagi pekerjaan untuk dilaksanakan dalam periode tiga tahun. Pemerintah daerah menyatakan progres proyek tetap akan dikawal agar target pembangunan sesuai kontrak dapat tercapai.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































