Gubernur NTB Ingatkan PUPRPKP Terapkan Good Governance dan Tata Kelola Bersih

Selasa, 21 Juli 2026 - 16:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Apel Launching Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur Prov. NTB. DINAS PUPR DAN KP. Kantor Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok, Selasa (21/7)

Apel Launching Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur Prov. NTB. DINAS PUPR DAN KP. Kantor Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok, Selasa (21/7)

LOMBOKEDITOR.COM– Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB agar menerapkan prinsip good governance dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Pesan itu disampaikan saat meluncurkan Tim Reaksi Cepat Infrastruktur di Balai Pemeliharaan Jalan PUPRPKP NTB, Mataram, Selasa (21/7).

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait Bupati Lombok Barat. Ia menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.

Miq Iqbal mengatakan tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Seluruh aparatur diminta menjadikan integritas sebagai bagian dari budaya kerja.

“Ini pelajaran buat kita semua untuk menjaga tata kelola yang bersih,” tegasnya.

Gubernur meminta pengawasan internal di lingkungan PUPRPKP terus diperkuat. Seluruh proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Ia menegaskan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah akan terus dilakukan. Sebagai kepala daerah, ia mengaku terus memantau berbagai informasi terkait tata kelola pemerintahan.

Miq Iqbal juga mengingatkan agar setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal. Anggaran daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Wabup Edwin Dorong Sinergi Keuangan Berkelanjutan Hadapi Tantangan Fiskal Daerah

Secara tegas, Gubernur menyatakan mengetahui berbagai praktik yang selama ini menjadi kebiasaan buruk dalam birokrasi. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran PUPRPKP segera melakukan perbaikan tata kelola dan meningkatkan profesionalisme.

Terkait operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur berharap peristiwa tersebut menjadi yang terakhir terjadi di Nusa Tenggara Barat. Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Ini pelajaran buat kita semua untuk menjaga tata kelola yang bersih,” tegasnya.

Penulis : LE-04

Editor : lombok editor

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal
Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya
Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera
Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani
Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam
Pelajar SMP Tewas Dibacok di Udayana, Wagub NTB Desak Patroli Malam Diperketat
Paripurna APBD NTB 2027 Ditunda hingga 12 November, Jubir Pemprov Ungkap Penyebabnya
Gubernur Iqbal Dorong Matadata Institute Perkuat Kebijakan Pembangunan NTB Berbasis Data

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:59 WIB

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Kamis, 5 November 2026 - 08:15 WIB

Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya

Senin, 2 November 2026 - 19:00 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Senin, 2 November 2026 - 18:54 WIB

Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Minggu, 1 November 2026 - 15:53 WIB

Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB