Pemprov NTB Tegaskan Seleksi Eselon II Berbasis Merit, ASN Tetap Punya Hak Karier Termasuk Keluarga Pejabat

Selasa, 24 Februari 2026 - 13:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

LOMBOKEDITOR.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak yang sama untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II, termasuk ASN yang kebetulan memiliki hubungan keluarga dengan pejabat daerah, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi yang ditetapkan panitia seleksi.

Menanggapi pertanyaan media terkait lolosnya seleksi administrasi sejumlah peserta yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa mekanisme seleksi JPT di lingkungan Pemprov NTB sepenuhnya mengacu pada sistem merit.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, setiap ASN yang memenuhi syarat berhak mengikuti seleksi jabatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Panitia seleksi tidak memiliki dasar hukum untuk melarang atau menolak lamaran seseorang hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat,” jelas Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik.

Baca Juga :  Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Ia menambahkan, proses seleksi JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dengan tahapan administrasi, penilaian kompetensi, rekam jejak, hingga wawancara akhir. Seluruh tahapan tersebut diawasi dan mengacu pada prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Aka menegaskan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal maupun Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri tidak memiliki kewenangan untuk melarang anggota keluarganya mengikuti seleksi, karena hak sebagai ASN melekat pada setiap individu.

Keduanya juga tidak melakukan intervensi dalam proses seleksi yang sedang berjalan.

“Ini proses yang lazim dalam birokrasi. Silakan publik dan media mengawal bersama. Kalau dalam perjalanan seleksi ditemukan pelanggaran, ketidaktransparanan, atau hal yang tidak sesuai aturan, tentu bisa dikritisi. Tapi pada tahap ini, yang terjadi baru seleksi administrasi,” ujarnya.

Secara pribadi sebagai ASN, Aka juga berpandangan bahwa selama peserta memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, maka proses harus dibiarkan berjalan sesuai mekanisme.

Baca Juga :  Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

“Kita tidak boleh menutup hak karier seseorang hanya karena ia keluarga pejabat. Justru itu bertentangan dengan prinsip merit system.

Undang-undang secara tegas melarang diskriminasi dalam pengembangan karier ASN, baik karena hubungan keluarga, latar belakang, maupun faktor nonkompetensi lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, kekhawatiran publik terkait potensi konflik kepentingan merupakan hal yang wajar. Namun, mekanisme seleksi JPT telah dirancang berlapis untuk meminimalkan hal tersebut melalui panitia seleksi independen dan penilaian berbasis kompetensi.

“Kalau semua tahapan dijalankan sesuai aturan dan hasilnya berdasarkan kapasitas serta kinerja, maka tidak ada persoalan.

Praktik seperti ini juga terjadi di banyak daerah lain dan bukan merupakan pelanggaran,” pungkas Aka.

Pemprov NTB kembali menegaskan komitmennya menjaga integritas reformasi birokrasi dengan memastikan setiap jabatan strategis diisi melalui proses yang adil, transparan, dan profesional. ***

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal
Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya
Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera
Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani
Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam
Pelajar SMP Tewas Dibacok di Udayana, Wagub NTB Desak Patroli Malam Diperketat
Paripurna APBD NTB 2027 Ditunda hingga 12 November, Jubir Pemprov Ungkap Penyebabnya
Gubernur Iqbal Dorong Matadata Institute Perkuat Kebijakan Pembangunan NTB Berbasis Data

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:59 WIB

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Kamis, 5 November 2026 - 08:15 WIB

Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya

Senin, 2 November 2026 - 19:00 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Senin, 2 November 2026 - 18:54 WIB

Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Minggu, 1 November 2026 - 15:53 WIB

Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB