Wali Kota Mataram Siap Beri Sanksi Tegas Pegawai Bodong, Telusuri Proses Rekrutmen

Selasa, 18 November 2025 - 20:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskan

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskan

LOMBOKEDITOR.COM– Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas keberadaan pegawai bodong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Langkah ini menyusul temuan awal adanya honorer fiktif di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Mohan mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penelusuran yang dilakukan OPD dan Inspektorat. Namun ia meminta proses identifikasi dilakukan secara teliti karena menyangkut nasib para tenaga honorer.

“(Sampai sekarang) saya belum terima hasilnya. Saya minta pelacakan ini lebih cermat dan detail, karena ini menyangkut nasib honorer kita,” kata Mohan, Selasa (18/11/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan keputusan nantinya akan diambil secara bijaksana, tetapi tetap tegas terhadap pegawai yang terbukti fiktif.

Baca Juga :  Wagub NTB: Daerah Kami Jadi Ruang Eksperimen Pembangunan Nasional

“Ukuran paling mendasar adalah kedisiplinan dan komitmen terhadap pekerjaan. Jangan namanya ada, tapi orangnya tidak ada dan menerima upah. Itu tidak fair,” tegasnya.

Selain kedisiplinan, Mohan meminta setiap OPD menelusuri ulang proses rekrutmen pegawai untuk memastikan administrasi dan pelaksanaan tugas berjalan tertib.

“Nanti kita lacak juga proses rekrutmennya, supaya semua tertib secara administrasi dan pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengungkapkan bahwa Inspektorat telah ditugaskan untuk menginvestigasi dugaan pegawai bodong, termasuk PPPK yang disebut diangkat secara diam-diam oleh salah satu oknum. Pegawai tersebut diduga membaur bersama pegawai lainnya tanpa status yang jelas.

Baca Juga :  Wali Kota Mataram Pulang Memborong Empat Penghargaan, dari Layanan Publik hingga Lingkungan Berkelanjutan

“Ini sedang diinvestigasi. Jika ada kepala OPD yang terlibat, sanksinya akan berat,” tegas Alwan.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga mendesak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk membersihkan data honorer. Ia menekankan perlunya verifikasi ketat agar tidak ada lagi pegawai fiktif yang merugikan daerah.

“Problem data itu hampir ada di semua tempat. Tugas kita adalah clean up data honorer di masing-masing daerah,” ujar Iqbal.

Pemkot Mataram memastikan langkah penertiban akan terus berjalan hingga seluruh temuan terverifikasi dan ditindaklanjuti.***

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal
Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya
Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera
Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani
Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam
Pelajar SMP Tewas Dibacok di Udayana, Wagub NTB Desak Patroli Malam Diperketat
Paripurna APBD NTB 2027 Ditunda hingga 12 November, Jubir Pemprov Ungkap Penyebabnya
Gubernur Iqbal Dorong Matadata Institute Perkuat Kebijakan Pembangunan NTB Berbasis Data

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:59 WIB

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Kamis, 5 November 2026 - 08:15 WIB

Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya

Senin, 2 November 2026 - 19:00 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Senin, 2 November 2026 - 18:54 WIB

Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Minggu, 1 November 2026 - 15:53 WIB

Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB