LOMBOKEDITOR.COM– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di wilayah NTB untuk segera menuntaskan persoalan pegawai bodong yang diduga tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Itu tugas BKD di masing-masing kabupaten/kota untuk pembersihan data. Problem data itu hampir ada di semua tempat,” ujar Iqbal saat ditemui di Pendopo Wali Kota Mataram, Senin (17/11/2025).
Iqbal menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pembersihan dan penertiban terhadap data honorer, terutama terkait proses pengangkatan PPPK yang tidak sesuai prosedur. Ia meminta setiap daerah memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan celah administrasi untuk mengangkat pegawai secara ilegal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan serupa juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan bahwa pemda harus segera menelusuri dugaan keberadaan pegawai bodong.
“Kalau itu urusan daerah, KPK hanya memberikan arahan. Kami punya korsup di masing-masing daerah yang bisa mengawal serta memberikan pembinaan dan penyuluhan,” kata Wawan.
Sebelumnya, isu maraknya pegawai bodong mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Informasi yang beredar menyebutkan adanya pegawai yang diangkat menjadi PPPK tanpa melalui prosedur resmi, bahkan diduga melibatkan pejabat OPD tertentu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan Inspektorat telah diperintahkan untuk melakukan investigasi.
“Pak Wali sudah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan investigasi, terutama PPPK bodong yang diangkat berdasarkan SK dari masing-masing OPD. Ini akan dibuktikan oleh Inspektorat,” jelas Alwan.
Menurutnya, beberapa oknum diduga mengangkat pegawai secara diam-diam dan membiarkan mereka membaur dengan pegawai lain. Ia juga menyebut ada potensi kasus serupa dengan yang terjadi di Lombok Barat, di mana kepala OPD diduga menarik sejumlah uang.
Alwan menegaskan Pemkot Mataram tidak akan mentolerir praktik tersebut. Oknum yang terbukti mengangkat pegawai bodong akan diberikan sanksi tegas, termasuk pemutusan kontrak bagi honorer atau PPPK paruh waktu yang dianggap tidak disiplin.
“Kami akan tindak tegas. TPK ataupun PPPK Paruh Waktu yang malas dan kurang disiplin juga akan kami putus kontraknya,” tegasnya.
Kasus ini kini tengah dalam proses penelusuran lebih lanjut, sementara pemda diminta segera memperbaiki tata kelola kepegawaian untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas birokrasi di NTB.***











































