LOMBOKEDITOR.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Kasus tersebut mencakup dugaan suap dalam mutasi jabatan, pengaturan proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Empat tersangka yang ditetapkan KPK yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Sekretaris Daerah Agus Pramono (AGP), Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), dan pihak swasta Sucipto (SC). Mereka diduga kuat terlibat dalam praktik jual-beli jabatan dan pengaturan proyek bernilai miliaran rupiah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat dari hasil pemeriksaan intensif dan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 7 November 2025.
“Dari hasil pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan, ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11/2025) malam.
“Maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka,” sambungnya.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 13 orang, termasuk Sugiri, Agus, dan Yunus. Dari tangan mereka, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai Rp500 juta
Asep menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada awal tahun 2025. Saat itu, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, mendengar kabar bahwa dirinya akan dicopot dari jabatan oleh Bupati Sugiri Sancoko.
“Oleh karena itu, Yunus langsung berkoordinasi dengan AGP selaku Sekretaris Daerah Ponorogo,” ujar Asep. Langkah tersebut diambil untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Bupati Sugiri, dengan tujuan agar posisinya sebagai direktur tidak diganti.
KPK menyebut penyerahan uang dilakukan dalam beberapa tahap. Pada Februari 2025, Yunus memberikan uang Rp400 juta melalui ajudan Bupati Sugiri. Kemudian pada April hingga Agustus 2025, ia menyerahkan Rp325 juta kepada Sekda Agus Pramono. Terakhir, pada November 2025, Yunus kembali memberikan Rp500 juta kepada Ninik, kerabat Sugiri.
Total suap yang terkumpul mencapai Rp1,25 miliar, terdiri dari Rp900 juta untuk Sugiri dan Rp325 juta untuk Agus.
Asep menambahkan, sebelum OTT dilakukan, pada 3 November 2025, Sugiri sempat meminta uang tambahan sebesar Rp1,5 miliar kepada Yunus dan menagihnya dua hari kemudian. Sebagian uang kemudian diserahkan melalui pegawai Bank Jatim berinisial ED, atas koordinasi rekan Yunus bernama IBP.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk Sugiri dan Agus, KPK menjerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Yunus disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor.
Asep memastikan, KPK masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. “Kami akan menelusuri aliran dana, sumber uang, dan siapa saja yang turut menikmati hasil kejahatan ini,” tegasnya.***











































